Sekda DKI Jakarta Minta Semua ASN Pakai Kendaraan Listrik
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham.
Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menghimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan kendaraan listrik, tak hanya eselon IV. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
"Bukan eselon 4 juga, para pegawai DKI Jakarta dihimbau untuk menggunakan mobil listrik," kata Joko di Balaikota Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memberikan anggaran untuk pegawai ASN membeli kendaraan listrik, hanya dalam bentuk imbauan saja.
Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono
- VIVA/ Rahmat Fatahillah Ilham
"Tidak ada anggarannya, eselon 4 tidak ada penganggaran kendaraan transportasi itu," kata dia.
Sebagai informasi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beralih menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penanganan polusi udara yang kian memburuk di Ibu Kota. "Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru Budi kepada wartawan di Kantor Menko Marves, Jumat, 18 Agustus 2023.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyebutkan, usulan itu tengah dibahas oleh pihaknya. Heru mengatakan pejabat ASN DKI memiliki tunjangan transportasi, sehingga hal itu dapat dialihkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," kata Heru.
Heru Budi sebelumnya mengaku bersungguh-sungguh untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang kian memburuk. Ia meminta agar masyarakat juga turut serta membantu dalam mengurangi polusi udara.
"Ya, harus terus dong [menekan polusi udara di Jakarta]. Harus berkesinambungan, semua masyarakat juga tolong bantu," katanya.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
