DPRD DKI Resmi Terapkan WFH Ikuti ASN Pemprov
- VIVA/Riyan Rizky
Jakarta - DPRD DKI Jakarta resmi menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi anggota Dewan guna mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menekan polusi udara.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, kebijakan WFH yang diterapkan kepada anggota DPRD DKI sudah dimulai pada hari ini, dan sistemnya sama dengan Pemprov DKI. "Kebijakannya sama saja, dan sudah mulai hari ini diterapinnya," kata Prasetyo di Balai Kota Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Kebijakan yang dimaksud adalah 50 persen anggota DPRD DKI Jakarta akan bekerja dari rumah dan diwajibkan untuk mengikuti rapat melalui Zoom.
Ilustrasi kemacetan.
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
DPRD DKI Jakarta menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi fraksi partai yang ada, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang menerapkan WFH kepada 50 persen ASN.
Kebijakan WFH dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu cara untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, yang buruk.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, Dewan tengah melakukan kajian bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD untuk menerapkan WFH. Pasalnya, setiap fraksi saat ini tengah memiliki agenda politik masing-masing.
"Saya juga sedang rapat dengan yang di fraksi, apalagi mau ada agenda politik, jadi setiap hari kami terima tamu untuk masyarakat audiensi ke DPRD," kata Augustinus kepada wartawan, Senin, 21 Agustus 2023.
Ilustrasi polusi Jakarta
- VIVA/M Ali Wafa
Ia menjelaskan, kajian yang sedang dibahas itu salah satunya terkait aturan pembagian WFH agar setiap fraksinya tetap ada yang bertugas di ruangan masing-masing.
"Kami mau atur pembagiannya untuk yang menjaga ruang-ruang fraksi ini. Kami juga punya dua gedung, nanti ketika yang gedung baru tetap masuk, nah yang gedung lama kita WFH kan, ini sedang diatur," kata dia.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
