Heru Budi Minta ASN DKI yang WFH Diberi Tugas Banyak: Biar Gak Mondar-Mandir
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta agar tetap bekerja meski melakukan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.
"Work From Home itu bagi ASN, dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Biar dia tidak mondar-mandir, dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," kata Heru Budi kepada wartawan di Jakarta Utara, Minggu, 20 Agustus 2023.
Heru Budi juga mengungkap cara agar para atasan selalu melakukan monitoring terhadap pegawainya yang sedang WFH. Ia juga meminta agar ASN DKI yang WFH diberi tugas banyak.
"Pengawasannya gampang. Jadi saya meminta kepada atasannya langsung, dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon. Video Call, tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya ada di mana? Kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak," kata dia.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (tengah) melintasi JPO/Skywalk Kebayoran.
- ANTARA/HO-Pemprov DKI
Adapun penerapan WFH bagi ASN DKI diberlakukan mulai tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 Skema WFH bagi ASN DKI Jakarta sendiri hanya 50%.
"Work From Home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober. Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," kata Heru.
Sementara itu, pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang jatuh pada 4-7 September, ASN DKI akan WFH dengan skema 75%.
"Pada posisi nanti di tanggal 4 sampai tanggal 7 September di sekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, termasuk tempat meeting lain-lain sekitar gambir GBK, sekolah PJJ, dan juga ditingkatkan work from homenya di lokasi itu menjadi 75 persen," katanya.
Tak hanya ASN DKI, kata Heru, di lingkup lembaga dan kementerian pun juga akan diterapkan WFH. Sementara untuk perusahaan swasta, Heru Budi tetap mengimbau kepada perusahaan agar diusahakan menerapkan WFH.Â
"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga sudah mengeluarkan petunjuk untuk seluruh kementerian mengenai kebijakan kerja dari rumah mirip seperti yang dilaksanakan Pemerintah DKI," ucapnya.
Kebijakan WFH ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan hingga polusi udara yang kian memprihatinkan di Ibu Kota.
Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Atasi Banjir
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,1 miliar untuk Teknologi Modifikasi Cuac
