Penjabat Gubernur DKI Minta Masyarakat Ikut Bantu Mengurangi Polusi Udara di Jakarta
- Sherly/VIVA.
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku bersungguh-sungguh untuk menekan polusi udara di Ibu Kota yang kian memburuk. Ia meminta agar masyarakat juga turut serta membantu dalam mengurangi polusi udara.
"Ya, harus terus dong [menekan polusi udara di Jakarta]. Harus berkesinambungan, semua masyarakat juga tolong bantu," kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Monas Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 18 Agustus 2023.
Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta yaitu menerapkan work from home (WFH). Dia menyebut WFH akan diuji coba bagi para pekerja sekaligus menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.
"Di beberapa Kementerian sudah, di beberapa pemerintah daerah sudah [diterapkan WFH]. Jadi, WFH itu kita uji coba, terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," kata dia.
Dia menegaskan memperbaiki kualitas udara di Jakarta menjadi fokus utama yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Walaupun, kata dia, Jakarta sudah tak menyandang status sebagai Ibu Kota nantinya.
"Ya, tetap membangun Jakarta [meski tak menyandang status Ibu Kota], prioritasnya semua kemacetan, ada polusi udara, besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," kata Heru.
Ia juga meyakini para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap bekerja secara efisien walaupun WFH diterapkan sebagaimana pengalaman menghadapi pandemi Covid-19.
"Pertama waktu COVID-19 juga kita bisa bekerja efisien. Berikutnya salah satunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu, kita uji coba, di Pemda lain juga sudah kok WFH," ujar Heru.
Uji coba kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebanyak 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2023.
"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya, mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," kata Heru.
Dia mengemukakan, uji coba pertama tersebut dilakukan selama tiga bulan mulai 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan skema 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja secara fisik di kantor.