Heru Budi Hartono Jalani Evaluasi di Kemendagri, Proyek ITF yang Disetop jadi Sorotan
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, telah selesai menjalani evaluasi sejak menjabat sebagai Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total dia dicecar 20 pertanyaan dari dua orang evaluator.
"Ini (evaluasi) yang ketiga. Jadi ada beberapa pertanyaan. Bukan beberapa ya, satu evaluator bertanya kurang lebih dua, kalau ada 11 berarti ada 22 sekian," ujar Heru kepada wartawan di Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Selain itu, lanjut Heru, pada evaluasi ketiga ini ada sejumlah poin yang disampaikan Kemendagri. Antara lain, perihal stunting, kemiskinan, hingga yang terbaru soal proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.
"Stunting, kemiskinan, semua deh 20-an. Ada yang kasih saran. Ya saran kita terima, termasuk juga tadi terkait dengan penanganan banjir ya jangan lupa untuk mengeruk kali-kali yang kecil-kecil, kira-kira gitu yang di Utara. Kemudian berikutnya yang rame-rame hari ini (ITF Sunter)," jelas Heru.
Heru menjelaskan, ada sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter. Namun, Heru tidak merinci saran yang dimaksud.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku Kemendagri mengikuti kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI. Selain itu, pihaknya juga yang paling mengetahui seluk beluk pembangunan ITF Sunter.
"Ya itu. Ya saran-saran beliau bagus. Sudah gitu aja. Mereka mengikuti kebijakan Pemda DKI. Ya diserahkan ke pemda. Kan pemda yang tahu," ujarnya.
Sebagai informasi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut proyek Intermediate Treatment Faclity (ITF) Sunter, Jakarta Utara banyak memakan biaya. Tapi Heru mempersilahkan jika proyek tersebut dilakukan secara bussines to bussines.
"Saya tidak anti dengan ITF, silakan B-to-B (bussiness to bussiness) dengan catatan tidak ada tipping fee," ujar Heru kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2023.
Adapun tiping fee yang dimaksud Heru Budi, adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta kepada pihak swasta yang mengelola sampah di Ibu Kota.
"Pemprov DKI tidak punya uang buat tipping fee. Kalau dihitung-hitung masa satu tahun Pemprov DKI ngeluarin Rp 3 triliun, itu kalau saya ngitung," katanya.
Namun, jika memang ITF Sunter mau tetap berjalan, Heru menyarankan agar semua dikelola langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Ya sudah kalau memang harus ITF (biar) Pemprov DKI yang bikin. Kan kalau Pemda DKI yang bikin jadi punya Pemprov DKI. Terus sampahnya punya DKI, sampahnya dibuang ke ITF. Ada BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) kan, dah gitu aja. Ya kalau mau Pemprov DKI sama JakPro," jelasnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu kini mengaku, tengah fokus pada proyek Refuse Derived Fuel (RDF). Proyek itu melakukan pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Ketimbang ITF yang mengolah sampah menjadi daya listrik.
Sidak TPA Muara Fajar, Menteri LH Tegaskan Pemda Harus Gercep Tangani Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak TPA Muara Fajar, Kota Pekanbaru. Dia menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai sudah sangat darurat dan mendesak.
