PKS Minta Sekda Joko Diganti Buntut Bilang JIS dan TIM Salah Sejak Lahir

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Fraksi PKS, Suhud Alynudin, meminta agar Sekda DKI, Joko Agus Setyono dievaluasi, bahkan diganti buntut pernyataannya yang menyebut Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) salah sejak lahir. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Suhud saat melakukan interupsi di rapat paripurna terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2022.

"Dalam kesempatan ini saya meminta pak Pj Gubernur untuk mengevaluasi pak Sekda, jika perlu diganti dengan yang lebih kompeten," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2023.



Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono

Photo :

• VIVA/ Rahmat Fatahillah Ilham

Suhud menilai pernyataan Sekda Joko yang ramai di media sosial perlu dipertanyakan. Pasalnya, seluruh pembangunan di Jakarta, termasuk JIS dan TIM sudah melalui proses sedemikian rupa yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Saya ingin mempertanyakan pernyataan saudara Sekda muncul yang banyak dimuat di media bahwa pembangunan sejumlah sarana seperti JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome, itu sudah salah sejak lahir," kata Suhud.

"Karena pembangunan di Jakarta sudah melalui proses yang panjang dan dilakukan seluruh stakeholder yang terkait mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, dan sampai pelaksanaan," sambungnya.

Suhud juga menyinggung soal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dan setelah pelaksanaan pun itukan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja pemprov sangat baik WTP," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Suhud, dirinya meminta agar Heru Budi Hartono menanggapi hal ini dengan serius agar tidak menimbulkan kegaduhan serta menimbulkan polemik baru di masyarakat.

"Oleh karena itu terlepas dari perdebatan teknis, saya mewakili para pemilih saya meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi hal ini secara serius karena hal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi kita sama-sama ingin membangun, melanjutkan pembangunan Jakarta, dan jangan sampai kita terjebak dalam polemik yang tidak diperlukan, menghabiskan energi kita," pungkasnya. 

Halaman Selanjutnya

Suhud juga menyinggung soal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Dan setelah pelaksanaan pun itukan diaudit dan hasilnya sudah sama-sama kita ketahui kinerja pemprov sangat baik WTP," katanya.