Pemprov DKI Targetkan Pembangunan Puskesmas di 15 Kelurahan Selesai Tahun 2026
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI menargetkan pembangunan puskesmas di 15 kelurahan selesai tahun 2026.
"Di rencana strategis (renstra) kita sudah dipastikan sampai dengan 2026 kita selesaikan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, dikutip Selasa 25 Juli 2023.
Ani mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan peta panduan (roadmap) untuk pembangunan Puskesmas di 15 kelurahan DKI Jakarta.
"Ada di perencanaan anggarannya, tahun ini ada beberapa yang dibangun, di 2024 sudah ada. Jadi 'roadmap' pemenuhannya bertahap, tidak semuanya 15 dibangun di satu tahun," ucap dia.
Adapun 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas yaitu Kelurahan Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, Gondangdia, Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan.
Ani juga menyebut pembangunan itu dilakukan secara bertahap berdasarkan tempat yang paling membutuhkan.
"Tahapannya dibagi-bagi, karenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan," katanya.
Sebagai informasi, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP, Stephanie Octavia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama sekali tak membangun puskesmas pada tahun 2022. Akibatnya, sebanyak 15 kelurahan di Ibu Kota belum memiliki puskesmas.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satu pun puskesmas di Ibu kota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas," kata Stephanie di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
