Menkes Sebut Jakarta Provinsi Kaya, Tak Dapat Bantuan Dana untuk Atasi Stunting
- Youtube/Sekretariat Presiden
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubenur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kasus stunting di Indonesia yang masih tinggi. Jakarta menjadi kota pertama yang diterapkan program gerakan anak sehat.
Untuk menjalankan program gerakan anak sehat tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan.
"Kita bicara bagaimana pendanaannya, karena DKI ini provinsi kaya, jadi enggak dibantu oleh saya (Kemenkes), jadi saya bantu provinsi dana miskin saja," kata Menkes Budi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 24 Juli 2023.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Usai Sidak Pegawai Pemprov
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
Lantas, Menkes Budi menyampaikan reaksi Heru Budi saat DKI Jakarta tidak mendapat bantuan dana dari Kemenkes. Lewat program gerakan anak sehat nanti akan dibuka pula orang tua asuh atau perusahaan asuh yang mau secara sukarela membantu anak-anak yang terkena stunting, terutama di DKI Jakarta.
"Lalu Pak Gub bilang, 'ya ampun saya kok enggak dibantu' gitu kan, Pak ini departemen keuangan enggak ngasih kalau misalnya sudah masuk daerah kaya," kata dia.
Mendengar hal tersebut, Menkes Budi mengatakan bahwa Heru Budi siap melakukannya. Dia mengaku bahwa akan ada banyak pihak yang membantu nantinya.
"Pak Gub bilang gini, 'wah saya kalau di situ sangat powerfull pak, saya suruh saja mereka pasti bantu', dan bantunya kan satu paket cuma Rp350.000 ya yang awal, jadi seharusnya bisa sampai sembuh," ucap Budi.
Melihat kepercayaan diri dari Heru Budi, Menkes yakin angka stunting dan gizi buruk di DKI Jakarta sebanyak 36.000 bayi dan balita dapat sembuh.
Sebagai informasi, Heru Budi memaparkan data stunting hingga gizi buruk di Indonesia, terutama di Jakarta.
"Pada siang hari ini saya mengundang Pak Menteri untuk bisa memberikan arahan terkait dengan balita yang bermasalah gizi, sesuai dengan data dari BPS sebanyak 798.107 yang rawan gizi," kata Heru Budi.
"Sasaran balita terinput di dalam sistem itu 457 ribu dan balita yang sudah ditimbang itu 250 ribu," sambungnya.
Oleh sebab itu, Menkes Budi Gunadi menyarankan agar dari data 798.107 ribu tersebut semuanya harus ditimbang. Sementara, balita yang kekurangan gizi atau terdapat masalah gizi sebanyak 36 ribu.
"Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 36 ribu. Pak Menteri jadi di DKI mencari anak-anak yang rawan gizi dan tentunya stunting. Hari ini terdata stunting itu 21 ribu dan itu yang harus kita urus," ucap Heru Budi.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
