Gembong PDIP Bicara Kemungkinan Cinta Mega Tak Lanjut jadi Anggota DPRD DKI
- VIVA/Rizki Riyan
Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berbicara kemungkinan anggota DPRD DKI fraksinya, Cinta Mega tidak lanjut menjadi legislator DPRD DKI. Hal tersebut bisa saja terjadi lantaran Cinta Mega diduga melanggar etik usai terciduk diduga main game slot saat rapat paripurna.
Gembong beserta pihaknya menilai Cinta Mega telah melanggar etik karena kepergok main game dan menjadi viral di masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Gembong, pihaknya perlu melaporkan kepada DPD PDIP.
"Kami menilai fraksi PDIP berdasarkan rapat tadi menilai bahwa yang bersangkutan melanggar etik. Sanksi dari fraksi yang seperti ini nanti tindak lanjutnya pasti ada. Misalkan apakah yang bersangkutan masih layak lagi dicalonkan sebagai anggota DPRD? Misalkan seperti itu, nanti DPD yang akan ambil sikap secara tegas," ujar Gembong kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 21 Juli 2023.
Kemudian, Gembong dan pihaknya sudah memberi sanksi keras berupa surat teguran terhadap Cinta Mega. Sebagai pejabat negara, lanjut Gembong, kelakuan Cinta Mega tidak patut dicontoh.
"Atas kejadian kemarin, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi keras, memberikan peringatan keras kepada yang bersangkutan, yaitu Ibu Cinta Mega karena sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan dalam rapat paripurna," ucap dia.
Kendati demikian, Gembong menegaskan bahwa Fraksi PDIP percaya sepenuhnya kepada pernyataan Cinta yang menyebut dirinya tidak bermain game slot.
"Kami percaya 100 persen, 100 persen kami percaya. Apakah benar atau tidak, yaitu urusan ibu Cinta Mega," pungkasnya.
Sebagai ketua fraksi PDIP, Gembong meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena anggotanya telah melalukan hal yang tidak patut dicontoh sebagai pejabat negara, khususnya di Ibu Kota.
"Sekali lagi saya sebagai Ketua Fraksi mohon maaf atas kejadian kelalaian yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDIP Perjuangan yang menimbulkan kegaduhan di publik yang menimbulkan polemik yang tidak elok di publik karena kami kami ini ya karena memang pejabat publik, konsekuensi logisnya ya segala tindak perilaku harus kita pertanggungjawabkan secara baik di depan publik," tuturnya.