Gembong PDIP Sebut Anggota DPRD DKI Cinta Mega Tidak Main Game Slot
- DPRD DKI Jakarta
Jakarta – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menegaskan bahwa Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Cinta Mega yang viral karena kepergok diduga bermain game saat rapat paripurna tidak bermain judi slot.
"Bahwa informasi yang didapatkan dari teman media apakah dia (Cinta Mega) main game slot? Tidak. Dia tidak main slot, tapi dia main, yang dimainkan itu adalah game, bukan slot ya," kata Gembong saat dihubungi wartawan, Jumat, 21 Juli 2023.
Kemudian, Gembong juga mengatakan Cinta Mega telah melakukan klarifikasi atas perlakuannya yang dianggap tidak etis itu. Cinta juga mengaku kepada Gembong bahwa dia benar bermain game, namun tidak pada saat rapat berlangsung.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Cinta Mega kepergok main game saat paripurna
- VIVA/Ilham
"Itu penjelasan yang bersangkutan, 'engga saya ngga main itu (judi slot), saya pastikan saya tidak main itu, bahwa saya main game iya'. Karena rapatnya molor terlalu lama, untuk menghilangkan kejenuhan beliau main game nah gitu loh," kata dia.
Oleh sebab itu, fraksi PDI Perjuangan bakal melakukan rapat internal untuk menentukan sikap kepada Cinta Mega. Gembong mengatakan rapat itu berkaitan dengan kedisiplinan dan etika seorang anggota dewan ketika rapat, khususnya saat paripurna.
"Maka hari ini akan kami tindaklanjuti. Kami akan rapat pimpinan untuk menentukan sikap terhadap yang bersangkutan. Sikap itu apa? Apakah akan kita diberikan sanksi? Sanksi apa? Nanti akan kita putuskan pada rapat siang ini," ujar Gembong.
"Peringatan ini ujungnya partai, karena ini kan peringatan dari fraksi. Peringatan fraksinya kita laporkan kepada partai, ini kan dua hal yang berbeda, nanti partai akan memberikan sikap sendiri tetapi tahapannya saya sebagai pimpinan fraksi akan mengambil langkah-langkah untuk menertibkan anggota saya agar kasus tersebut tidak terulang lagi," katanya.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
