Heru Budi Nonaktifkan Sementara Pejabat Kelurahan yang Paksa Anak Buah Ngutang ke Pinjol
- Youtube
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menonaktifkan sementara Kepala Seksi (Kasi) Kelurahan Kelapa Gading Barat. Penonaktifan itu sebagai buntut adanya dugaan memaksa petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berutang ke pinjaman online (pinjol).
"Sudah dinonaktifkan, sedang diproses dengan pihak Inspektorat," ujar Heru Budi kepada wartawan di Jakarta Timur, Jumat, 21 Juli 2023.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut akan memberi sanksi kepada pejabat kelurahan itu. Namun, sanksi yang diberikan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat dan mengacu pada ketentuan disiplin PNS.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
- VIVA/Riyan Rizki Roshali.
"Kalau memang itu kan ada aturannya ASN kan ketat ya, sesuai dengan leveling kesalahannya. Apakah harus nonjob atau harus, ya nanti rekomendasi inspektorat," ucap dia.
Beredar informasi sebelumnya bahwa seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayah Jakarta Utara dipaksa oleh atasannya untuk meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol).
PPSU yang dipaksa melakukan utang pinjol itu berinisial M. Dia dimintai uang sebesar Rp1 juta oleh atasannya yang menjabat sebagai kepala seksi (kasi) di kelurahan tempatnya bekerja.
Menanggapi kabar tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung meminta kepada tim inspektorat agar mengusut hal tersebut. Dia juga langsung menghubungi Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim.
"Terkait dengan isu itu, tadi saya barusan tanya pak wali kota, kalau memang salah ya kita proses. Dan saya minta supaya inspektorat untuk mendalami," ujar Heru kepada wartawan, Jumat, 7 Juli 2023.
Mantan wali kota Jakarta Utara itu pun menilai pinjaman ilegal menjadi biang masalah jika tidak bisa diurus dengan benar. "Ya memang pinjol ini kalau tidak arif menggunakannya menjadi masalah," kata dia.
Terpisah, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan tim inspektorat sudah memeriksa terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pinjol tersebut.
"Iya kita sudah proses kemarin, baik itu di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan dan saat tadi malam di tingkat wali kota dengan inspektorat kota Jakarta Utara. Sedang proses inspektorat, terkait dengan ASN-nya dan juga kita mencari tahu lagi berapa banyak PPSU (yang terlibat)," ujarnya.
Istilah Pinjol Diganti Jadi Pindar, OJK: Permudah Masyarakat Kenali yang Berizin
Otoritas Jasa Keuangan resmi mengganti nama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pinjaman online (pinjol), menjadi pinjaman daring (Pindar).
