Jakpro Tegaskan Tak Pakai APBD DKI Jakarta Buat Pergelaran Formula E

Balap Formula E Jakarta
Sumber :
  • Dok: FIA Formula E

VIVA Metro – PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menegaskan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, dalam pergelaran ajang balap mobil listrik Formula E yang akan digelar pada 3 sampai 4 Juni 2023 mendatang.

Teguh Setyabudi Sebut Dana APBD Jakarta 2025 Rp91,34 Triliun Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Syachrial Syarif mengatakan, memang banyak dukungan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk perhelatan ajang balap mobil listrik itu. Namun, semua dukungan itu hanya bersifat bussines to bussines (B2B).

"Sejak awal, dukungan itu berupa kerja sama bussines to bussines (B2B). Oleh karena itu, penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2023 dapat dipastikan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta," kata Syachrial Syarif dalam keterangan resminya, Senin, 15 Mei 2023.

Kemenhub Setop Anggaran, Layanan Transportasi Umum Trans Metro Dewata di Bali Berhenti Beroperasi

Syachrial Syarif juga mengatakan Pemprov DKI telah memberikan dukungan secara materi dan moral kepada Jakpro untuk mensukseskan balapan Formula E itu. Dia juga menyebut kesiapan ajang balap mobil listrik Internasional itu sudah hampir mencapai 100 persen.

Prabowo ke Anak Buah: Mark Up Anggaran Itu Korupsi, Merampok Uang Rakyat!

"Karena ini merupakan ajang Internasional. Perhelatan yang membawa nama Jakarta dan Indonesia. Persiapan keseluruhan Jakarta E-Prix 2023 hampir mencapai seratus persen," katanya. 

Jakpro mengaku sangat berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak karena telah memberikan support secara materi maupun moral. Adapun dukungan itu datang dari BUMN dan BUMD serta pihak lainnya. 

"Jakpro sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun moral. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, serta Badan UsahaMilik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan dari BUMN maupun BUMD diberikan dalam bentuk kerjasama B2B," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto

Prabowo Terima IHPS I Tahun 2024 dari BPK

Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025