Ramai Isu Penonaktifan KTP DKI Dimulai Juni 2023, Cek Dulu Faktanya
- VIVA/ Anwar Sadat.
VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berencana bakal menghapuskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga yang tak lagi tinggal di Ibu Kota.
Menyusul maraknya informasi tersebut, beredar isu yang menyebut bahwa Dukcapil akan melakukan penonaktifan NIK DKI mulai bulan Juni 2023. Lantas benarkan isu tersebut?
Saat dikonfirmasi terkait isu yang beredar, Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan bahwa penonaktifan NIK masih dalam fase sosialisasi dan pendataan.
“Tidak benar, pelaksanaannya baru akan dilakukan pada Maret 2024. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi dan rapat di dalam komisi A dan KPUD Provinsi DKI Jakarta,” ujar Budi dilansir Instagram @kontributorjakarta, Selasa 9 Mei 2023
Budi mengungkap, pengusulan penonaktifan NIK bisa dilakukan melalui perorangan. Bagi masyarakat yang mempunyai data ganda, NIK ganda atau datanya anomali, maka bisa melapor ke Dukcapil.
Kemudian, lanjut dia, para pemilik rumah kontrakan atau kos-kosan pemilik tempat tinggal, yang melakukan penjaminan kepada pengontrak, kemudian merasa pengontrak sudah tidak tinggal di tempat mereka lagi atau bermasalah, maka bisa melapor.
“Yang ketiga, pencekalan dari lembaga hukum, Kepolisian, atau Kejaksaan terhadap seseorang yang perlu dinonaktifkan,” kata Budi
Kemudian, cara keempat untuk menonaktifkan NIK adalah dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh RT/RW secara langsung. Ketua RT/RW akan mengecek langsung ke lapangan apakah pemilik NIK masih tinggal di tempat yang mereka daftarkan ke Dukcapil.
Lebih lanjut, Budi memaparkan manfaat dari penonaktifan NIK ini. Menurut dia setidaknya ada lima manfaat saat program ini berhasil. Pertama, masyarakat dapat tertib administrasi kependudukan. Kemudian, menghindari potensi kerugian keuangan negara dan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.
“Keempat kita jadi mempunyai data yang akurat, sehingga dengan data akurat kita bisa merumuskan kebijakan dengan tepat,” paparnya
“Kelima, mengurangi angka golput, karena mereka yang terdaftar di dalam Pemilu adalah warga yang memang secara De Facto dan De Jure berada di tempat tinggalnya, sehingga dekat dengan TPS, kalau dekat mereka bisa datang secepatnya,” sambung Budi
“Mereka bisa mengusulkan kepada Dukcapil, nanti ditandatangani Lurah untuk dilakukan penonaktifan. Jadi ada 4 kategori yang melakukan pengusulan,” imbuhnya
Saat ini, Budi mengungkap pihaknya sudah menerima sebanyak 194.774 data yang akan dinonaktifkan, data ini, kata dia, berasal dari hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan RT/RW pada saat melakukan program vaksinasi di tahun 2019, 2020 dan 2021.
“Ini perlu dilakukan verifikasi. Oleh karenanya waktunya cukup panjang, sampai Maret 2024 kita melakukan sosialisasi ini, agar kita bisa mendapatkan data yang akurat,” pungkasnya
Ilustrasi KTP.
- VIVA/Agus Setiawan
