Ada Demo Buruh di Jakarta, Polda Metro Imbau Masyarakat Hindari Titik Ini
- VIVA.co.id/ Foe Peace Simbolon
VIVA Metro – Sejumlah serikat buruh akan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di DKI Jakarta, Senin, 1 Mei 2023.
Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik aksi demonstrasi. "Masyarakat biar tidak kejebak kemacetan untuk hindari kawasan GBK," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan dikutip Senin, 1 Mei 2023.
Tak hanya itu, Latif juga meminta agar masyarakat juga menghindari jalan di depan gedung DPR dan MPR RI.
Ia pun menjelaskan bahwa hari ini tidak diberlakukan sistem ganjil genap untuk pengendara. Sebab, hari ini merupakan hari libur nasional untuk memperingati Hari Buruh Internasional.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan partainya dan sejumlah organisasi buruh bakal menggelar aksi May Day pada Senin, 1 Mei 2023, di kawasan dekat Istana Presiden dan Istora Senayan. Aksi itu untuk memperingati Hari Buruh internasional.
Iqbal memperkirakan, kegiatan itu akan diikuti hingga 100 ribu orang. Ia mengatakan, kemungkinan aksi nanti dihadiri kandidat calon presiden (capres) 2024 dari Partai Buruh.
“Kami merencanakan 100.000 orang, terkonfirmasi sampai dengan pagi ini, terkonfirmasi hampir 50.000 lebih yang akan mengikuti acara aksi May Day. Saat ini agak sulit untuk mengajak lebih ramai lagi, karena rata-rata para buruh akan kembali bekerja masuk pada 2 Mei 2023,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu, 29 April 2023.
Dia mengatakan, aksi May Day tersebut akan dimulai sejak pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB. Menurut dia, aksi itu diawali di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi.
Menurut Iqbal, setelah itu, peserta aksi akan bergerak menggunakan bus dan kendaraan lainnya menuju Istora Senayan.
Dia mengatakan, kegiatan di Senayan digelar mulai pukul 13.00 sampai 17.00 WIB, dengan agenda pidato dan orasi dari para pimpinan serikat buruh.
Berikut ini tuntutan buruh saat May Day, di antaranya:
1. Cabut Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja.
7. Hapus outsourcing, tolak upah murah.