Pipa PAM Jaya Ternyata Berusia 50 Tahun, Jadi Penyebab Sering Bocor dan Rugi Rp2,5 T
- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA Metro – PT PAM Jaya mencatat tingkat kebocoran pipa air atau non revenue water (NRW) di DKI Jakarta mencapai 46,67 persen. Dengan adanya kebocoran, perusahaan air minum itu mengalami kerugian sebesar Rp 2,5 triliun.
"Karena 1 persen NRW implikasinya cukup besar. Jadi 46,67% NRW ini kehilangan air dalam setahun, angkanya tahu nggak berapa. Secara ekuivalen rupiah bisa mencapai Rp 2,5 triliun," ujar Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023.
Kantor PAM Jaya, Jakarta.
- VIVA.co.id/ Syaefullah
Arief menjelaskan faktor utama penyebab kebocoran karena 80 persen pipa sudah tua dan rusak. Sementara 20 persen sisanya karena penyambungan ilegal.
Selain itu, lanjut Arief, banyak pipa-pipa besar utama PAM Jaya berusia di atas 50 tahun. Bahkan, masih banyak pipa utama merupakan peninggalan Belanda.
"Usia pipa kita ada yang usianya lebih tua dari saya, saya usianya 50. Jadi pipa kita ada di zaman Belanda masih ada dalam tanah Jakarta sampai sedemikian lamanya," katanya.
ilustrasi air bersih
Oleh sebab itu, pihaknya berencana melakukan revitalisasi pada seluruh jaringan pipa di Jakarta. Untuk saat ini, ia masih melakukan pengkajian bersama jajarannya.
Namun, dia khawatir proses revitalisasi seluruh jaringan pipa di Jakarta akan mengganggu kenyamanan masyarakat sebab akan ada kemacetan karena galian proyek.
Saat ini pihak PAM Jaya lebih fokus untuk pengerjaan pada pembuatan pipa baru lebih dulu.
"Jadi apa yang dilakukan sama PAM saat ini? kita mencoba menganalisa area per area.Ada area kecil yang kita coba deteksi kebocoran nya dimana. Jadi ketika nanti kita tau ada kebocoran pipa, itu menjadi salah satu fokus kita benahi, jadi kita stagging untuk kita benahi. Walau kita maunya hajar aja semuanya karena pipanya udah korosi sebagia besar karena usia pipanya cukup tua," ungkapnya.
PNBP Rawan Dijadikan Bancakan, Pakar IPB Desak Pemerintah Cabut Peraturan Menteri Lingkungan
Tak memiliki dasar metodologis, hingga menimbulkan malapraktik dan rawan bancakan terhadap PNBP, pemerintah diminta untuk mencabut dan membuat aturan baru.
