Bamsoet Harap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Tak Lagi 'Galak' soal Formula E
- VIVA/Andrew Tito
VIVA Metro – Bambang Soesatyo yang menjabat sebagai Ketua Steering Committee (SC) Formula E Jakarta menjelaskan terkait susunan anggota panitia Formula E Jakarta 2023. Diketahui Formula E 2023 direncanakan akan kembali di gelar selama 4-5 Juni 2023.
Bamsoet nantinya akan didampingi para Wakil Steering Committe, yakni Ahmad Sahroni, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
"Saya sendiri sebagai Ketua OC didampingi Sahroni sebagai Wakil SC (steering committee) sekaligus juga Sekjen IMI Pusat. Lalu ada Bobby Nasution sebagai Wakil steering committe, ada Pak Tinton, ada Gelael, ada Eko, ada Pras," ujar Bamsoet dalam keterangannya ditemui VIVA di Jakarta Utara, Selasa 28 Februari 2023.
Dalam kesempatan ini, Bamsoet berharap Prasetyo Edi tidak lagi berkomentar negarif terhadap pagelaran Formula E. "Mudah-mudahan Pras nanti tidak galak-galak lagi. Ketua DPRD DKI Jakarta," ujarnya.
Bamsoet menjelaskan dalam pelaksanaan Formula E 2023 dirirnya juga melibatkan berbagai pihak, salah satunya JakPro sebagai penyelenggaran Formula E di Jakarta. Kemudian ada Ikatan Motor Indonesia (IMI) sebagai penanggung jawab regulasi teknis balap, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk merangkul berbagai UMKM dalam kegiatan Formula E.
"Jadi kita berupaya semaksimal mungkin, mungkin tahun ini kita belum bisa menghadirkan local hero-nya, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat ekonomi jadi kegiatan internasional ini sesuai dengan arahan presiden," ujarnya.
Balap Formula E Jakarta
- Dok: FIA Formula E
Dalam ajang Formula E sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2022, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi sering kali berkomentar negatif terhadap ajang Formula E. Saking sebelnya dengan ajang Formula E, Prasetyo sempat menolak tawaran untuk menjadi Ketua Pelaksana Formula E 2023.
Namun kini Prasetyo sudah tidak keberatan jika Formula E tetap digelar tahun ini. Prasetyo berharap ajang Formula E Tahun ini tidak memberatkan negara untuk soal pendanaan.
"Kita sebagai pemerintah daerah enggak keberatan. Tetapi tidak boleh menggunakan anggaran APBD, sudah itu saja. biar dia business to business, cari sponsor sendiri dan dia harus bisa mandiri," ujarnya.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
