Pemprov DKI Sulit Integrasikan JPO Kebayoran Lama dengan Skywalk, Ini Alasannya
- ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna.
VIVA Metro - Dinas Bina Marga DKI Jakarta berencana akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pembangunan JPO itu rencananya dimulai pada April 2023.
Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pembangunan JPO sebenarnya telah direncanakan sejak lama bersamaan dengan proyek Skywalk Kebayoran Lama.
Namun, rencana pembangunan JPO yang diintegrasikan dengan Skywalk Kebayoran itu terhambat oleh masalah pembebasan lahan.
"Sebetulnya dulu kita mau integrasikan skywalk dengan JPO. Tapi, karena desain di sana itu pembebasan agak susah. Akhirnya kita pecah, yang penting skywalk dulu," kata Hari dikutip pada Rabu 8 Februari 2023.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (tengah) melintasi JPO/Skywalk Kebayoran.
- ANTARA/HO-Pemprov DKI
Hari menambahkan, pihaknya memutuskan membangun lebih awal Skywalk Kebayoran Lama. Dengan demikian, diharapkan bisa mengintegrasikan Stasiun Kebayoran Lama dan Halte Transjakarta koridor 8 dan 13.
"Saat itu yang penting Skywalk Kebayoran dulu mengintegrasikan 3 moda. Lalu, kita akan bangun JPO di Koridor 8 agak sebelah ke sanannya," tutur Hari.
Pun, dia menyampaikan alasan pembuatan JPO di sekitar Skywalk Kebayoran. Menurut dia, karena banyak permintaan warga sekitar.
Dia bilang, JPO yang akan dibangun nanti memiliki panjang sekitar 30 meter. Lokasi JPO itu dekat dengan Halte Transjakarta koridor 8 ke arah permukiman warga dan Stasiun Kebayoran Lama.
"Kenapa kalau JPO saya pisahkan dengan Skywalk karena memang permintaan dari warga koridor 8 ke KCI banyak. Makannya saya bangun itu dari sebelah kanan koridor 8 ke arah perkampungan ke KCI itu," katanya.
Pembangunan JPO yang berjarak 180 meter dari Skywalk Kebayoran Lama itu baru akan dilakukan pada April 2023. Anggaran JPO itu alokasikan dari APBD 2023.
Dinas Bina Marga DKI menganggarkan sekitar Rp15 miliar untuk JPO tersebut. Target JPO rampung sekitar November 2023.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
