Heru Budi Sebut Tidak Ada Lagi Pembebasan Lahan untuk Sodetan Ciliwung
- Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA Metro – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, sudah tidak ada lagi lahan yang harus dibebaskan untuk proyek sodetan Ciliwung. "Enggak (ada)," kata Heru kepada wartawan, Kamis, 2 Februari 2023.
Hal itu dikemukakan Heru menanggapi pernyataan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah soal pembebasan lahan untuk program sodetan Sungai Ciliwung yang belum rampung.
Menurut Heru, memang ada jembatan di ujung sodetan Sungai Ciliwung. Kalau pun jembatan itu harus diperpanjang, tidak ada satupun lahan yang harus dibebaskan. Rencananya, sodetan Ciliwung ini rampung pada April 2023 mendatang.
Petugas memeriksa mata bor pengerjaan sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur di arriving shaft (titik pertemuan) Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
"Di ujung sodetan itu karena sodetannya kalinya kita lebarin, maka jembatannya kan tadinya lebarnya misal 15 meter, kalau kalinya dilebarin jadi 20-30 (meter), kan jembatannya harus kita panjangin di ujung," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengaku menerima informasi soal pembebasan lahan untuk program sodetan Sungai Ciliwung yang belum rampung.
Informasi perihal pembebasan lahan itu diungkap Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 1 Februari 2023.
"Kemarin hasil pembicaraan ada kebutuhan pembebasan lahan terkait ada penyeberangannya. Hanya beberapa bidang yang harus dibebaskan," kata Ida seperti dikutip Kamis, 2 Februari 2023.
Pengerjaan Sodetan Kali Ciliwung - KBT
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Menurut Ida, jika memang diperlukan untuk sodetan Sungai Ciliwung maka lahan tersebut harus dibebaskan. Kendati begitu, ia tidak mengungkap lebih jauh titik lahan tersebut.
"Kalau sifatnya perlu, karena memang menjadi kesatuan jadi di sodetan itu ada jembatannya, ada yang harus naik. Kemarin ada dari dinas SDA yang dampingi saya. Tapi coba bapak cek lagi saja. Maksud saya biar ini tuntas, Bapak mesti lihat situ. Apakah harus dibebaskan atau seperti apanya," ujar politikus PDIP tersebut.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
