Ini Strategi Pemprov DKI Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Jakarta

Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan beberapa pendekatan untuk menekan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Ibu Kota.

Debat Ketiga Pilgub Jateng, Andika Perkasa Targetkan Pertumbunan Ekonomi 6,5 Persen

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania mengatakan pendekatan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan secara preventif dam pendekatan secara kuratif.

"Tentunya pendekatan secara preventif dan juga untuk yang sudah diidentifikasi sebagai stunted itu juga harus dilakukan pendekatan kuratif," ujar Atikah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Prabowo Bicara soal Kemiskinan hingga Kelaparan

Kemudian, lanjut Atikah, sesuai dengan arahan Pj Gubernur DKI Jakarta bahwa adanya penetapan data sasaran yang tepat untuk dilakukan profiling terhadap masyarakat di DKI.

Kampanye cegah stunting di Bundaran HI, Jakarta. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/Aiz Budhi
Inovasi dan Adaptasi Teknologi Informasi Penting Bagi Program PKK

Hal tersebut berguna untuk menekan pertumbuhan stunting di Ibu Kota. Setelah melakukan profiling, kata dia, pihaknya beserta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lembaga terkait lainnya akan melakukan intervensi terhadap sasaran tersebut.

"Arahan terkait penanganan stunting tentunya adalah penetapan data sasaran yang tepat sehingga kita dapat melakukan profiling yang tepat terhadap dara stunting itu sendiri. Kemudian dari profiling itu baru kita bisa lakukan intervensi secara lebih tepat terhadap sasaran tersebut," katanya.

Dia menambahkan, "Inilah yang kemudian kita lakukan dengan penetapan data sasaran melalui berbagai kesepakatan definisi operasional baik dari kemiskinan ekstrem maupun dari stunting dan juga menetapkan overlay berbagai data untuk bisa memastikan treatment atau program intervensi yang tepat." 

Sebagau informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

Kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota pasang bendera setengah tiang, 30 September 2020.

Photo :
  • VIVA.co.id/Syaefullah

"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.

Menurut Presiden, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan pada angka 21 persen pada tahun 2022. Meskipun telah turun drastis, namun Presiden terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya