Soal Temuan Beras Diduga Bansos DKI di Jaktim, Ini Kata Pasar Jaya

VIVA Metro – Corporate Secretary Pasar Jaya Muhammad Fachri buka suara terkait ada temuan beras di gudang sewaan di Pulogadung yang diduga merupakan beras bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta tahun 2020.

Dia memastikan, bansos DKI Jakarta 2020 sudah disalurkan sepenuhnya bersama Dinas Sosial DKI Jakarta. "Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya. Apa yang sudah diamanatkan dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai," kata Fachri kepada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.

Dia menegaskan, bansos pada 2020 juga telah disalurkan kepada masyarakat. "Iya itu April-Desember 2020. Bansos Pasar Jaya sudah tuntas. Di dalam proses retail, kita kan punya retail. Dari dulu punya. Kita punya stok untuk retail," ujarnya.

Terkait kondisi beras yang menguning, Fachri mengatakan, kualitas beras yang berada di gudang memang sudah menurun. 

"Jadi clear dulu nih Pasar Jaya sudah selesai mengirim bansos. Terkait untuk beras di gudang memang kualitasnya sudah menurun. Yang dilakukan Pasar Jaya, kami kan BUMD yang tata kelolanya harus dijaga, GCG (good corporate governance) kami harus dijaga," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, beredar di media sosial melalui utas atau thread di akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2020.

Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp2,85 triliun.

Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan ada penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung. 

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mengusut dugaan korupsi terkait program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020. 

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi bansos DKI tersebut.

“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali dikonfirmasi awak media, Jumat, 13 Januari 2023

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan telaah.

Terpopuler: Bukan Libur tapi Pembelajaran Selama Ramadhan, Pergub DKI Kalau ASN Boleh Poligami

Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait aparatur sipil negara (ASN) boleh poligami, sehingga menjadi artikel disorot sepanjang Jumat.

VIVA.co.id

18 Januari 2025