KPK Geledah DPRD DKI, Prasetyo Edi Beri Dukungan Sepenuhnya
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
VIVA Metro – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. Diduga terkait kasus korupsi di pemerintahan provinsi tersebut.
Atas langkah penggeledahan KPK tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mendukungnya. Dia menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap langkah komisi antirasuah itu dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetyo Edi dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Januari 2023.
Prasetyo Edi mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Kendati demikian, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," jelas politisi PDIP itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Januari 2023.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, sejumlah orang dengan memakai rompi krem bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak sedang menggeledah ruang salah satu Komisi di DPRD DKI Jakarta yang berada di lantai 3, samping ruang sidang paripurna.
Kendati demikian, pengamanan dalam (pamdal) tidak mengizinkan wartawan untuk meliput kegiatan penggeledahan tersebut.
"Iya mas mohon maaf tunggu diluar dulu ya, instruksi dari atas soalnya," ujar salah satu pamdal kepada wartawan.
Sejumlah pegawai KPK tampak masih berada di dalam gedung DPRD DKI Jakarta, untuk mencari sejumlah dokumen yang mendukung pengusutan kasus yang ditangani.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya di Gedung DPRD DKI Jakarta itu.
Dia mengatakan penggeledehan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Ali saat dikonfirmasi.
KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Kasus ini diduga salah satu BUMD milik DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
KPK pun telah menentukan pihak-pihak yang potensial dimintai pertangungjawaban hukum. Meski begitu, KPK belum dapat menyampaikan kepada publik.
"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.
Ali menambahkan, KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti melalui pemanggilan sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.
"Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris," ujarnya.
