Heru Budi Enggan Komentari Dugaan Korupsi Dana Bansos Tahun 2020
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan banyak bicara mengenai adanya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Pasar Jaya. Heru mengungkapkan bahwa adanya dugaan korupsi bansos itu terjadi pada tahun 2020.
“Itu sudah lama tahun 2020, saya ngga tahu,” kata Heru Budi kepada awak media di Jakarta, Jumat 13 Januari 2023.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas truk pendistribusian bansos beras
- VIVA.co.id/ Syaefullah
Kemudian, saat ditanya apakah akan memanggil pihak Pasar Jaya untuk memberikan penjelasan, Heru Budi mengatakan bahwa persoalan tersebut sudah selesai. “Itu udah lama, saya ngga masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu udah selesai kan,” ucap Heru.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga menyebutkan tidak bisa memberikan komentar lebih banyak usai adanya sorotan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas adanya dugaan korupsi tersebut.
“Ya ngga bisa komentarin. Silahkan nanti dibahas ya,” jelas dia.
Sebelumnya, beredar di media sosial melalui utas atau thread di akun Twitter @kurawa terkait kronologi dugaan korupsi bansos Pemprov DKI tahun 2020 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Dugaan temuan ini beredar di media sosial pada 9 Januari 2023 lalu. Menurut akun @kurawa dugaan korupsi bansos DKI senilai Rp. 2.85 Triliun.
Akun @kurawa mengatakan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan ada penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19.
Ilustrasi program bantuan sosial warga terdampak COVID-19
- amalsholeh.com
Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mengusut dugaan korupsi terkait program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020. Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya terbuka menunggu laporan dari masyarakat soal dugaan korupsi bansos DKI tersebut.
“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali dikonfirmasi awak media, Jumat, 13 Januari 2023
Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan telaah.
