Pemprov DKI Sebut Realisasi Pendapatan 2022 Sebesar Rp67,3 Triliun

Kamis, 5 Januari 2023 - 14:32 WIB

Oleh :

Lis Yuliawati,

Ilustrasi Balai Kota Jakarta

Sumber :

Fajar GM

VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 mencapai Rp67,3 triliun atau 86,56 persen dari target Rp77,8 triliun.

“Realisasi ini naik sebesar Rp1,8 triliun dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp65,6 triliun,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi dalam keterangan resmi, Kamis, 5 Januari 2023.

Balai Kota DKI Jakarta. (Foto ilustrasi)

Photo :

VIVA.co.id / Fajar GM

Michael menjelaskan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022 terserap Rp64,9 triliun atau 84,32 persen dari anggaran Rp76,9 triliun. Realisasi ini, kata Michael, naik sebesar Rp3,3 triliun dibandingkan tahun lalu yang terserap sebesar Rp61,6 triliun.

“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi COVID-19 seperti pada tahun 2022 cukup menantang. Namun, dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Michael mengatakan, kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta.

"Serapan anggaran tahun 2022 yang tercermin dalam pos belanja daerah ini menunjukkan adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh. APBD DKI Jakarta senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi Jakarta dan Indonesia," ujarnya.

Berikut ini pos pendapatan daerah yang mencapai hingga Rp67,3 triliun:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah (Rp40,3 triliun), pendapatan Retribusi Daerah (Rp376,4 miliar), pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp402,4 miliar), dan pendapatan lain-lain PAD yang sah (Rp4,6 triliun).

b. Pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp18,9 triliun.

c. Lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara, data untuk pos belanja daerah yang mencapai Rp64,9 triliun terdiri dari:

a. Belanja Operasi yang berasal dari Belanja Pegawai (Rp17,7 triliun), Belanja Barang dan Jasa (Rp23,6 triliun), Belanja Bunga (Rp270,6 miliar), Belanja Subsidi (Rp6,3 triliun), Belanja Hibah (Rp2,7 triliun), dan Belanja Bantuan Sosial (Rp5,04 triliun).

b. Belanja Modal mencapai Rp8,8 triliun.