Pegawai Terancam Nganggur Akibat Pembatasan Usia PJLP, Ini Respons Pemprov DKI

VIVA Metro – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah diatur batas usia maksimal 56 tahun.

Dengan adanya Kepgub tersebut, para pegawai PJLP yang berusia 56 tahun ke atas terancam menganggur atau mencari pekerjaan lain di luar lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko telah mencatat jumlah pegawai PJLP yang usianya lebih dari 56 tahun akan diputus kontrak. Menurut dia, jumlah tersebut cenderung kecil.

“Jangan dilihat seperti itu, jadi jangan dilihat ‘oh nanti dengan usia segini’, kami sudah hitung kok, dari postur profile melalui PJLP, itu kecil kok angkanya,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu, 14 Desember 2022.

Sigit mengatakan, kebanyakan pegawai PJLP berusia 56 tahun yang akan diputus kontraknya saat ini dipekerjakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selain itu, ia menyebutkan ada 4 persen dari total 85.310 pegawai PJLP yang berusia di atas 56 tahun.

“Dan itu hanya dominan di suatu saat Dinas Lingkungan Hidup. Angkanya sekitar empat persen dari total PJLP yang ada. Total di PJLP ada 85.310 orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan penjelasan terkait adanya Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, telah diatur batas usia maksimal 56 tahun.

Heru menjelaskan, pembuatan Kepgub tersebut sudah mengikuti pedoman Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang mengatur batas maksimal usia pekerja adalah 56 tahun.

“Pembatasan usia PJLP 56 tahun itu mengacu kepada UU Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, usia pekerja dikunci sampai 56 tahun,” kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2022.

Heru menjelaskan, pada Pergub Nomor 212 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak diatur batas maksimal usia pegawai PJLP. 

Menurut Heru, merujuk pada perjanjian kontrak dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) rata-rata membatasi usia hingga 55 Tahun.

“Sebelumnya memang tidak diatur berapa usia maksimalnya. Tapi, dalam perjanjian kontrak, rata-rata SKPD membatasi usianya 55 tahun,” ujarnya.

Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak

DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

VIVA.co.id

22 November 2024