Ciptakan Good Corporate Governance, 7 BUMD DKI Terapkan Sistem Manajemen Antisuap
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Kepala Bidang Usaha Infrastruktur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Budi Purnama menyebutkan, saat ini tujuh perseroan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Hal itu disampaikan Budi saat peluncuran Whistle Blowing System (WBS) dan Integrasi Teknologi Informasi JXB di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember 2022.
“Mohon izin, beberapa BUMD yang telah menerapkan SMAP hingga triwulan ketiga di tahun 2022 ada tujuh BUMD,” kata Budi.
Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD Budi Purnama (Tengah).
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
Adapun tujuh BUMD DKI tersebut yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Food Station Tjipinang Raya, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Eco Green, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).
Budi menyebutkan, hal itu diterapkan tujuh BUMD guna menciptakan Good Corporate Governance (GCG). “Sebagai sarana pendukung dari SMAP, yaitu dibangunnya sistem pelaporan pelanggaran seperti yang digagas teman-teman dalam whistle blowing system, sebagai implementasi GCG (Good Corporate Governance/ Tata Kelola Perusahaan yang baik) pada perusahaan tersebut,” ujarnya.
Budi menjelaskan, sistem ini akan fokus pada beberapa masalah yang mengarah pada KKN. Ia pun mengharapkan untuk BUMD lainnya bisa menerapkan sistem SMAP untuk mencegah adanya praktik korupsi.
Ilustrasi Balai Kota Jakarta
- Fajar GM
“Saya berikan mereka (tujuh BUMD) apresiasi, karena memberikan semangat kepada Jaktour untuk menerapkan SMAP. Mudah-mudahan BUMD lainnya segera mengikuti,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam rangka mencegah adanya praktik korupsi di BUMD, Pemprov DKI rutin bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berharap dari whistle blowing system itu semua berperan aktif dalam jalannya roda perusahaan, sehingga praktik kecurangan bisa dideteksi dini,” katanya.
Dia menambahkan, “Jadi kita sama-sama menjadi agen untuk perubahan ke arah yang lebih bersih dan ke arah yang lebih baik lagi."
Sebagai informasi, agenda ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi berhalangan hadir dalam agenda tersebut.
Diketahui, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) atau yang biasa disebut JXB (Jakarta Experience Board) meluncurkan whistle blowing system (WBS). Langkah ini dilakukan untuk upaya mitigasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau praktik pidana lainnya di tubuh perseroan.
Direktur Operasional dan Transformasi Digital JXB Andi Permadi mengatakan, WBS dan integrasi informasi teknologi menjadi bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan. Adapun penyimpangannya mulai dari norma hukum peraturan perundang-undangan, internal perusahaan maupun norma masyarakat.
“Peluncuran ini menjadi tindaklanjut dari pembenahan internal terkait perwujudan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG),” kata Andi dalam sambutannya saat peluncuran WBS dan Integrasi Teknologi Informasi JXB di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Desember 2022.
Menurut dia, JXB telah menyusun berbagai program dalam mewujudkan CGC. Program pertama adalah sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengelolaan litigasi, penyusunan kode etik perusahaan, pedoman pengendalian gratifikasi dan penyusunan manajemen anti penyuapan.
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
