Jabatan Sekda DKI Jakarta Kosong, PDIP Ungkap Kriterianya
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono membeberkan kriteria calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali.
Sebelumnya Marullah dirotasi oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Gembong mengharapkan calon Sekda DKI Jakarta tersebut harus sosok yang lincah. Pasalnya, kata dia, posisi sekda memiliki peranan penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kalau bicara sosoknya ya yang lincah, karena sekda ini pintu pertama sebelum masuk ke Pj Gubernur. Misalkan, bagaimana sekda bisa membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Forkopimda. Itu dilakukan sekda terlebih dahulu,” kata Gembong kepada awak media, Kamis 8 Desember 2022.
Gembong menjelaskan, selain bisa menjalin komunikasi dengan Forkopimda, Sekda DKI Jakarta nantinya juga harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di Ibu Kota. Sebab, menurut dia, koordinasi dan komunikasi itu penting dilakukan guna mempercepat proses pembangunan di Jakarta.
“Kuncinya kan di situ. Komunikasi dan koordinasi itu menjadi hal yang penting untuk bisa melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta,” ujar dia.
Kendati begitu, dia mengaku terkait proses bidding atau pelelangan jabatan sekda ini dirinya tidak mengetahui seperti apa detailnya. Sebab, kata dia, seluruh proses tersebut tidak melibatkan anggota dewan.
“Ya, tentu Pemprov DKI yang tahu, apakah nanti melakukan open bidding yang artinya bisa saja bukan dari ASN Jakarta. Bisa juga promosi dari ASN yang ada di Jakarta, pilihannya tentu eksekutif yang bisa menjawab itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gembong menyebutkan bahwa dirinya mendukung penentuan sekda bisa dilakukan secepatnya. Mengingat, saat ini Pj Gubernur Heru Budi Hartono juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
“Kalau seperti sekarang rangkap jabatan agak mengganggu kinerja juga. Misal sekarang Pj Pak Uus sementara Pak Uus posisinya sebagai asisten, kalau seperti ini dilakukan terlalu lama kan juga tidak akan maksimal membangun koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder itu,” jelas dia.
Kapolri: Berita Hoax Ancaman Tertinggi di Pilkada 2024
Kapolri Jenderal PolIsi Listyo Sigit Prabowo menyebut misinformasi atau disinformasi jadi ancaman tertinggi pada Pilkada 2024
