Kumpulkan Seluruh SKPD, PJ Gubernur DKI Bahas Rancangan Program Kerja 2023
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat pimpinan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2022.
Pantauan VIVA di Balai Kota, Heru Budi Hartono tiba pada pukul 10.48 WIB dan langsung membuka rapat pimpinan tersebut. Rapat ini diketahui akan membahas terkait rancangan konsep program kerja tahun 2023, terutama pembahasan ekonomi.
“Terkait dengan nanti di tahun 2023 konsep ke depan nanti dijelaskan. Dan ada beberapa poin lagi. Berikutnya adalah terkait dengan kita mengatasi kegiatan 2023 terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Dinas terkait bisa menyampaikan konsepnya,” kata Heru dalam rapat tersebut.
Kemudian, Heru meminta para kepala SKPD yang hadir untuk bisa berdiskusi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI jika ingin membahas soal anggaran program yang akan dilakukan pada tahun 2023.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memimpin rapat pimpinan SKPD.
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
“Teman-teman OPD, kita memiliki sistem terkait dengan anggaran. Kegiatan OPD, jika ada yang didiskusikan, ke TAPD dulu,” katanya.
Kemudian, kata dia, dalam rapat pimpinan juga membahas data kependudukan. Selain itu, data Kartu Jakarta Pintar juga menjadi bahan pembahasan dalam rapat pimpinan tersebut.
Setelah menyampaikan terkait masalah apa yang akan dibahas, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu meminta seluruh awak media untuk keluar dari ruang rapat pimpinan. Sebab, rapat akan digelar secara tertutup.
Adapun para kepala dinas SKPD yang hadir pada rapat tersebut seperti Sekretaris Daerah Marullah Matali, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Adan Adriansyah, Kepala Bappeda Atikah Nur Rahmania, Kepala BPBD Isnawa Adji, Kepala Dishub Syafrin liputo dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti.
Asosiasi Pedagang Kelontong Tolak Rancangan Permenkes Soal Kemasan Rokok Polos
Asosiasi Pedagang Kelontong menolak rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek, sebagai salah satu aturan yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kese
