Peneliti Ungkap 46 Persen Polusi Udara di Jakarta Disumbang Sektor Ini
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Metro – Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari mengatakan, sektor transportasi berkontribusi sebesar 46 persen terhadap polusi udara. Hal itu dijelaskannya lantaran menghasilkan partikel berukuran kurang dari 2,5 mikrometer atau PM2,5 di Jakarta.
Puji menjelaskan polusi udara PM2,5 tersebut juga berkaitan erat dengan dampak pencemaran udara. Khususnya terhadap kesehatan yang bisa menyebabkan paru-paru menjadi rusak.
"Dalam kajian kami sebelumnya, sektor transportasi punya role sekitar 46 persen terhadap emisi PM2,5 di Jakarta. Jadi, sektor transportasi mempunyai peran yang sangat penting, kontribusinya cukup besar terhadap polusi udara di Jakarta," ujar Puji Lestari dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, dikutip Kamis, 24 November 2022.
Menurutnya, berbagai studi terkait pengukuran emisi terus dilakukan, lantaran data yang tersedia saat ini sangat lemah. Salah satunya melalui remote sensing technology atau teknologi penginderaan jauh untuk mengidentifikasi emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor.
Ilustrasi polusi di Kota Jakarta
- Ist
Studi itu dilakukan oleh TRUE Initiative bersama ITB yang didukung Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Puji menuturkan pihaknya mengidentifikasi 187 ribu kendaraan yang tersebar pada 15 jalan tol di Jakarta; tiga koridor bus TransJakarta; dua residensial, dan satu rest area dengan durasi studi terhitung sejak Januari sampai April 2021.
"Kami ukur dengan jumlah yang cukup baik secara statistik karena jumlahnya ada 187 ribu kendaraan," terang Puji.
Data identifikasi kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan penumpang dengan angka mencapai 93 ribu unit. Kendaraan diesel, seperti bus, truk, heavy duty truck dan light duty truck memiliki median NOx emisi yang tertinggi sekitar 13 sampai 14 kali dibandingkan kendaraan penumpang berbahan bakar bensin dan taksi.
Sementara itu, Peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) Aditya Mahala mengatakan implementasi bahan bakar berstandar Euro II efektif menurunkan emisi, yakni NOx 94 persen, karbon oksida 77 persen, hidro karbon 72 persen.
Namun, implementasi Euro II tidak berdampak signifikan terhadap penurunan emisi kendaraan diesel, yakni NOx -45 persen, karbon oksida 20 persen, dan hidro karbon 18 persen.
"Kami coba dorong melalui studi itu supaya pemerintah bisa mengembangkan kebijakan terkait penerapan standar emisi yang lebih bersih," ungkapnya.
Median emisi NOx dari kendaraan penumpang diesel Euro 2 adalah 8-19 kali emisi versi bensin yang diproduksi pada tahun yang sama. Lebih jauh, emisi NOx dari kendaraan penumpang diesel Euro 2 kira-kira 7 kali lebih tinggi daripada emisi dari model bensin dengan standar emisi Euro 2.
Ilustrasi: Kondisi udara di Jakarta yang penuh polusi beberapa waktu lalu.
- VIVA/M Ali Wafa
“Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa hanya sedikit peningkatan emisi truk diesel yang dicapai dalam dekade terakhir. Untuk truk diesel tugas berat dan ringan dengan standar emisi Euro 2/II, telah terbukti, termasuk mobil penumpang bensin pra-Euro 2 dan semua mobil penumpang diesel,” jelas Aditya.
Pelaksana pada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Patia J Monangdo mengatakan, implementasi green transportation sangat diperlukan.
Secara global, menurut dia, sektor transportasi adalah penyumbang terbesar pertama emisi karbondioksida pada lingkungan. Transportasi darat adalah kontributor terbesar terhadap emisi karbondioksida baik secara global maupun domestik pada area urban. Di Jakarta, 78 persen emisi karbondioksida berasal dari transportasi darat.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan program pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBBB). Peta jalan pengembangan KBLBB berisikan panduan penguasaan komponen utama yang terdiri dari baterai, motor listrik dan konverter.
“Kami berpendapat bahwa project ini sangat baik untuk bisa membantu Kemenperin untuk mengumpulkan data dan menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan ke depan,” kata Patia. (Ant)
