Jalur Sepeda Peninggalan Anies Dianggarkan Cuma Rp 7 Miliar, Dari Usulan Rp 38 Miliar
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA Metro – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengungkapkan, bahwa program jalur sepeda era Anies Baswedan batal dihapuskan.
Pria yang kerap disapa MTZ itu menyebutkan warisan Anies tersebut masih mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar pada tahun 2023. Meskipun angka tersebut turun dari usulan anggaran sebelumnya sebesar Rp 38 miliar.
“Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 M,” kata MTZ kepada wartawan, Kamis 17 November 2022.
Politikus PKS itu menjelaskan, rincian anggaran Rp 7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan. Adapun rinciannya yakni Rp 2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, untuk sosialiasi hasil evaluasi sebesar Rp 500 juta, yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta.
“Sedangkan Rp 5 miliar lagi untuk optimalisasi, tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai,” ucapnya.
Lebih lanjut, MTZ menegaskan anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya diperuntukan untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.
“Belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Padahal sebelumnya di pembahasan awal ada Rp 38 miliar,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda era Anies Baswedan untuk tahun 2023 dihentikan. Gilbert menilai program tersebut tidak berjalan dengan semestinya.
“Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian,” kata Gilbert saat rapat pembahasan RAPBD 2023 Komisi B DPRD DKI bersama Dishub, 11 November 2023.
“Dari tahun 2019 kami sudah mengarahkan tidak, tapi kemudian lajur sepeda masih diteruskan. Targetnya berapa ratus kilometer cuma jadi tempat parkir, jalur sepeda motor dan starling. Kami lihat ini sia-sia,” pungkasnya.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
