Pj Gubernur DKI Lanjutkan DP Rp0 Tanpa Gunakan APBD
- VIVA.co.id/ Riyan Rizki Roshali
VIVA Metro – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan untuk melanjutkan program hunian DP 0 Rupiah. Heru mengatakan program tersebut tetap dilanjutkan meski tak dianggarkan pembangunannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Itu kan kemarin udah B2B (Business to Business). Kan Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru kepada wartawan, Jumat 4 November 2022.
Rusunami Samawa di Klapa Village, rumah DP 0 Pemprov DKI Jakarta
- Facebook Samawa
Pembangunan Sarana Jaya tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun Rumah DP 0 Rupiah dalam APBD 2023. Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0 yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.
Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya akhirnya batal mengusulkan anggaran proyek Rumah DP 0 Rupaih dalam APBD 2023.
Tak hanya Sarana Jaya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko kembali menegaskan bahwa selama menjalankan program hunian DP 0 Rupiah, biaya pembangunan tidak berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ilustrasi Proyek pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur.
- VIVA.co.id/ Adinda Purnama Rachmani
Sarjoko dengan gamblang menyebutkan bahwa pendanaan untuk program hunian DP 0 Rupiah itu berasal dari pihak eksternal.
"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 Rupiah tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang seperti BUMN, BUMD atau pihak swasta," kata Sarjoko, Kamis 3 November 2022.
Sebagaimana diketahui, rumah DP Rp 0 merupakan salah satu program yang digagas oleh Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Program itu merupakan salah satu janji andalan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama dengan Sandiaga Uno kala itu.
Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Mangkir Pemeriksaan KPK, Tak Ada Alasannya
Mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor alias Paman Birin tak hadir dalam pemanggilan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa pemberian fee proyek.
