6 Fakta Program Rumah DP 0 Anies Tak Lagi Prioritas di 2023
- FB Anies Baswedan
VIVA Metro – Teka-teki kelanjutan program rumah DP 0 Rupiah di Jakarta terjawab. Meskipun tak eksplisit disebutkan bahwa program andalan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dihentikan, tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyatanya tak lagi menfokuskan anggaran untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah peninggalan Anies.
Padahal, Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bahwa program hunian rumah DP Nol Rupiah akan tetap berlanjut. Walaupun dirinya nanti sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI. Karena sudah ada aturan mengenai pembangunan hunian bagi warga Jakarta.
Dengan aturan yang sudah ada, siapa pun penggantinya sebagai Gubernur DKI akan terus melanjutkan dan menyelesaikan program tersebut. Juga dia mengatakan, program rumah DP Nol Rupiah ini juga dilakukan dengan pihak swasta.
Rumah DP 0 Rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur
- FB Anies Baswedan
Berikut adalah 5 fakta program rumah DP 0 Rupiah yang terancam kandas terealisasi di tahun 2023:
1. Bukan Prioritas di 2023
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyebutkan pihaknya tidak menyiapkan anggaran untuk pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023.
Pemprov DKI akan lebih fokus dalam menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.
"Bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp0. Tapi dari pagu tersebut kami rencanakan untuk memanfaatkan untuk mempersiapkan hunian dalam mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," kata dalam rapat Badan Anggaran di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu, 3 November 2022.
2. Fokus Bangun 3 Tower Rusun
Karyawan menyapu salah satu bagian Rusun Pasar Rumput, Jakarta.
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Sarjoko menjelaskan dari pagu indikatif yang ada, pihaknya akan membangun tiga menara rusun dengan total 675 unit yang akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan.
Untuk total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp544 miliar dengan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) 2023-2024, dengan rincian alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp207 miliar dan 2024 mencapai Rp326 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp544 miliar," ucap dia.
Selain program tersebut, Sarjoko juga menyebutkan program prioritas lainnya seperti melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun-rusun yang telah dibangun dan menuntaskan program penataan kampung kumuh.
Anggota DPRD DKI Gembong Warsono meminta APBD untuk sektor perumahan diarahkan dan difokuskan untuk pengadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) daripada harus melanjutkan program DP Rp0 yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Gembong, lebih baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI bisa memanfaatkan anggaran untuk rusunawa karena merupakan yang lebih penting bagi masyarakat dan jelas peruntukannya.
Diketahui, proyek rusunawa di Jakarta sebelumnya digagas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai solusi masyarakat kelas bawah yang membutuhan rumah tinggal. Skema yang ditawarkan Ahok, rusunawa tidak diperjualbelikan melainkan sistem sewa.
Masyarakat yang berhak menghuni rusun adalah mereka yang berpenghasilan rendah berkisar Rp 3 juta ke bawah dan akan dibebankan biaya sewa sebesar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu/hari. Biaya itu dibayarkan untuk biaya pemeliharaan dan kebersihan.
4. Rumah DP 0 Rupiah Program Abal-abal
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan meresmikan 1.348 unit rumah DP 0
- FB Anies Baswedan
Gembong menilai program DP Rp0 yang digagas Gubernur Anies tidak tepat sasaran -- bahkan disebutkan sebagai program abal-abal. Sebabnya, salah satu persyaratan untuk membeli rumah DP 0 Rupiah dianggapnya sangat tidak masuk akal.
Menurut Gembong, salah satu syarat yang disorotinya adalah soal syarat pendapatan masyarakat untuk pengajuan rumah DP 0 terlalu tinggi, yang sulit dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Awalnya DP Rp0 diperuntukkan rakyat miskin, MBR. Sekarang MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta. Saya kira ini sudah bikin orang miskin lagi," ucapnya.
5. Sikap Pj Gubernur Heru Budi Disorot
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebelumnya buka suara terkait kelanjutan program warisan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan yakni hunian DP 0 Rupiah.
Heru mengaku tak mempermasalahkan jika program tersebut dilanjutkan, terlebih hal itu bermanfaat bagi warga Jakarta. "Kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, dan antuasiasme masyarakat, ya engga apa-apa juga, silahkan saja (dilanjutkan)," kata Heru kepada wartawan, Kamis 27 Oktober 2022.
Heru menambahkan, keberlanjutan program hunian DP 0 Rupiah tergantung pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya. "Kewenangannya tanya sama Sarana Jaya," ucap dia.
6. Anies Pangkas Target Rumah Dp 0 Jadi 10 Ribu Unit
Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan memangkas target pembangunan rumah DP 0 Rupiah dari yang semula ditargetkan 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD 2017-2022 kepada DPRD DKI Jakarta.
Akan tetapi, sampai berakhirnya masa jabatan Anies pada 16 Oktober 2022, hunian tersebut baru tersedia sebanyak 2.332 unit di Jakarta.
Adapun rincian dari 2.332 unit itu sebagai berikut, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, dan 166 unit di Sentraland Cengkareng. Kemudian, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa dan 868 unit di Menara Kanaya Nuansa Cilangkap.
Pemprov berdalih pemangkasan target pembangunan rumah DP 0 Rupiah karena adanya pandemi COVID-19, yang mengharuskan adanya refocusing anggaran, ekonomi terpuruk dan sektor properti jatuh.
