DPRD DKI Ingin Meja Pengaduan di Balai Kota Juga Bisa Beri Solusi

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Meja Pengaduan di Balai Kota
Sumber :
  • VIVA/ Riyan Rizki Roshali

VIVA Metro – Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah mengaktifkan lagi meja pengaduan di Balai Kota, yang digunakan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Teguh Pastikan ASN Netral di Pilgub Jakarta

Meja pengaduan ini, digunakan masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung terkait berbagai persoalan mereka di Jakarta. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menilai dengan dibukanya kembali meja pengaduan, memang bisa memberi kesempatan bagi warga untuk melaporkan permasalahannya.

“Saya rasa baik ya, itu kan pernah dilakukan oleh Ahok. Masyarakat mungkin bisa kembali langsung mengadukan permasalahannya,” kata Iman kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022.

Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Tegas Akan Jual Saham Anker Bir

Meski begitu, Iman menegaskan dengan dibukanya kembali meja aduan, Pemprov DKI tak hanya sekadar menampung aduan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu mengharapkan, adanya solusi yang diberikan oleh Pemprov DKI dari adanya aduan yang dilaporkan oleh warga.

Mendagri Tegaskan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara Indonesia

“Tapi ya saya juga minta jangan hanya ditampung, tapi juga ada solusinya. Kalau hanya sebatas nampung-nampung juga akhirnya nanti kan numpuk masalahnya,” katanya.

Untuk diketahui, Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah membuka kembali meja pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, sejak Selasa 18 Oktober 2022. 

“Saya minta perwakilan dari Wali Kota mulai dari asisten, asisten kan ada 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada ada di sini. Nanti diatur oleh Pak asisten dari jam 8 sampai jam 9,” kata Heru kepada wartawan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK

KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024