3.200 TNI-Polisi Jaga Demo Buruh di Patung Kuda
- VIVA / Andrew Tito (Jakarta)
VIVA Metro – Guna mengawal jalannya demo buruh di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha (Indosat), Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 12 Oktober 2022, sebanyak 3.200 personel gabungan diterjunkan.
Personel gabungan tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Komarudin. Unjuk rasa dilakukan oleh Partai Buruh serta sejumlah organisasi serikat pekerja. Salah satu tuntutan mereka yaitu, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin.
- VIVA/Sherly (Tangerang)
"Yang kami siapkan hari ini ada 3.200 pers gabungan, TNI, Polri dan Satpol PP," ujar Komadurin kepada wartawan, Rabu 12 Oktober 2022.
Polisi meminta kepada massa buruh yang hendak demo di kawasan Patung Kuda Indosat agar bisa melangsungkan aksinya di kawasan silang barat daya Monas. Hal itu adalah sesuai usulan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran beberapa waktu lalu.
Menurut Komarudin hal ini bertujuan agar polisi tak perlu melakukan penutupan jalan di sekitar kawasan Patung Kuda Indosat. Sehingga, nantinya aktivitas masyarakat lain yang tidak ikut demo tak terkena imbasnya.
Demo Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM
- VIVA/M Ali Wafa
"Mana kala ini bisa diikuti maka tentu tidak perlu ada ruas jalan yang kami tutup atau kami alihkan, namun mana kala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kami tutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar dia.
Komarudin menambahkan, kepada massa buruh yang turun ke jalan agar bisa tertib dalam menyampaikan pendapat serta mengikuti ketentuan yang ada. Adapun, terdapat enam tuntutan dalam aksi ini selain menolak kenaikan harga BBM. Tuntutannya yaitu, menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja), menaikkan UMK/P tahun 2023 sebesar 13 persen.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin.
- VIVA/Yeni Lestari
Kemudian menolak PHK besar-besaran akibat ancaman resesi global pada tahun 2023, reforma agraria, tanah untuk petani, serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.
"Dan tentunya kami juga menjaga hal-hal yang tidak diingankan, jadi seluruh aktivitas baik penyampaian aspirasi maupun aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan aman," katanya.
