Soal Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI, Wagub Riza: Kami Akan Cek
- VIVA/Syaefullah
VIVA Metro – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah isu jual beli jabatan di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Prinsipnya kami Pemprov pimpinan tidak melakukan dan tidak membenarkan hal tersebut," kata Riza di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan akan melakukan pengecekan dan meneliti kebenarannya. Ia menilai perbuatan seperti itu sangat tidak dibenarkan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
"Info tersebut kami cek kembali, teliti kebenarannya, siapa pun yang melakukan itu yang tidak sesuai, tentu akan mendapatkan sanksi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membeberkan temuannya terkait kisaran harga jual beli jabatan di instansi di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ada tiga ratus (juta), macam-macam lah, ada dua ratus, ada enam puluh," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu 24 Agustus 2022.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
- VIVA/ Ridho Permana.
Gembong juga mengungkapkan jika ingin menjadi camat harus rela merogoh kocek setidaknya Rp 200-250 juta. Sementara jika ingin menjadi seorang lurah, Gembong menuturkan, harganya cukup bervariasi. Namun, umumnya harganya mencapai Rp 100 juta.
Dia melanjutkan, harga termurah Rp 60 juta untuk naik jabatan dengan tingkatan tidak terlalu tinggi.
"Geser dari posisi Kepala Sub Seksi, itu kan tingkatan paling rendah gitu loh, geser jadi Kepala Seksi. Hanya geser-geser sedikit aja," ujarnya.
