Pemprov DKI Jakarta Akan Evaluasi Kerja Sama dengan ACT

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

VIVA Metro – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengevaluasi kerja sama dengan pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mengingat, saat ini ada kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi ACT. 

Pemprov DKI Jakarta Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Begini Aturannya

"Semua, bentuk kerja sama apapun pasti ada evaluasi. Secara berjenjang kami di internal juga setiap program yang kami laksanakan kegiatan itu sudah ada SOP-nya," kata Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. 

"Itu ada yang namanya monitoring, ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya evaluasi, itu sudah menjadi agenda bagi kami," kata Riza menambahkan. 

Teguh Setyabudi Dilantik Jadi Pj.Gubernur DKI, Lanjutkan Pembangunan Jakarta Sebagai Kota Global

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Photo :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Lebih lanjut, ia menuturkan, hubungan Pemprov DKI Jakarta dengan ACT baik dan tidak ada masalah yang berarti selama ini. 

Sosok Plh Penjabat Gubernur Jakarta usai Masa Jabatan Heru Budi Berakhir Hari Ini

"Kalaupun ada pemberitaan di media yang kita dengar yang kita baca tentang ACT, kita harapkan selama ini kita laksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik dan masalah ini segera selesai," katanya. 

Riza berharap agar masalah yang menimpa lembaga ACT dapat segera selesai dengan baik. 

"Sehingga kontribusi partisipasi dari pihak ketiga turut serta membangun pekerja-pekerja berpartisipasi dalam pemberdayaan masalah kebijakan tersebut," katanya. 

Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah ramai menjadi pembahasan di media sosial, bermula dari laporan Tempo yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Melalui investigasi tersebut, Tempo mengungkap dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan yayasan kemanusiaan ini. 

Para petinggi lembaga pengelolaan dana sosial ACT diduga menyalahgunakan donasi yang diamanati masyarakat kepada lembaga tersebut. Uang sedekah dari masyarakat itu diduga digunakan untuk memenuhi gaya hidup para petinggi ACT yang memiliki gaji ratusan juta rupiah. 


 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya