Tebet Eco Park Tutup, Politikus PDIP: Perencanaan Kurang Maksimal

VIVA – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono menanggapi soal tutupnya Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. 

Ia menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun taman tersebut tanpa memikirkan konsep secara matang. 

"Kan biasanya senang bikin doang, tidak bangun tanpa konsep, ya begitu jadinya. Apapun kalau tidak direncanakan dengan baik hasilnya seperti itu," kata Gembong dalam keterangannya saat dihubungi, Rabu, 15 Juni 2022.

Kader PDIP tersebut menambahkan bahwa perencanaan Pemprov DKI Jakarta membangun taman tersebut kurang maksimal. Menurutnya, uang rakyat hanya terbuang sia-sia. 



Taman publik Tebet Eco Park, Tebet, Jakarta Selatan

Photo :

• Dokumentasi Tebet Eco Park

"Itu duit rakyat loh. Taman itu bukan tidak bermanfaat, tapi manfaatnya itu kurang maksimal karena konsep perencanaannya tidak dilakukan," kata Gembong. 

Gembong berharap agar ke depannya Pemprov DKI Jakarta lebih mengkaji dan mempersiapkan perencanaan pembangunan proyek di Jakarta sesuai kenyamanan masyarakat setempat, khususnya di daerah pembangunan.

"Itu hanya salah satu contoh kasus ya, banyak yang membuktikan perencanaan Pemprov Jakarta sangat lemah. Kalau semuanya dilakukan dengan kajian, hal seperti ini tidak akan terjadi. Harus berpikir masyarakat nyaman atau tidak," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menutup sementara Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Penutupan tersebut bakal berlangsung hingga akhir bulan Juni 2022. Hal tersebut dibagikan dalam laman instagram @tamanhutandki pada Selasa, 14 Juni 2022 malam.

"Terima kasih teman untuk antusiasme selama dua bulan ini. Untuk kenyamanan bersama, Tebet Eco Park akan ditutup hingga akhir Juni," tulis pengumuman melalui laman Instagram Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, @tamanhutandki, Selasa 14 Juni 2022 malam. 

Tujuan dari penutupan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan taman Tebet Eco Park agar dapat dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta dengan aman dan nyaman.

Halaman Selanjutnya

"Itu hanya salah satu contoh kasus ya, banyak yang membuktikan perencanaan Pemprov Jakarta sangat lemah. Kalau semuanya dilakukan dengan kajian, hal seperti ini tidak akan terjadi. Harus berpikir masyarakat nyaman atau tidak," ujarnya.