Resmi Jadi Wakil Ketua DPRD DKI, Rani Akan Fokus Urusi Masalah Banjir

Pergantian Wakil Ketua DPRD DKI dari Mohammad Taufik kepada Rani Mauliani.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Syaefullah

VIVA – Politikus Partai Gerindra, Rani Mauliani resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Jadi Parpol Paling Informatif, Gerindra: Penyemangat bagi Kader Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Selain Rani, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khoirudin juga turut dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia menggantikan rekannya Abdurrahman Suhaimi. 

Keduanya membacakan sumpah jabatan. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Rani dan Khoirudin mengikuti rohaniwan yang mengambil sumpah jabatan tersebut. 

Gerindra jadi Partai Politik Paling Informatif, Ungguli PKS hingga PDIP

Gedung DPRD DKI.

Photo :
  • VIVA.co.id/ Ade Alfath

Salah satu masalah yang akan dibenahi Rani seperti banjir dan genangan air hujan di jalanan Jakarta. 

Reaksi Bobby Nasution Setelah Dipecat PDIP

“Dengan adanya saya bisa membantu kinerja lebih baik, lebih cepat, lebih maksimal. Saya akan berusaha maksimal dengan teman-teman agar genangan bukan menjadi hal yang menakutkan lagi buat warga DKI,” kata Rani, Kamis, 2 Juni 2022. 

Rani Mauliani turut mengucapkan  terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Partai Gerindra. 

"Tidak banyak dari saya kecuali terima kasih banyak dan doakan supaya saya dan pak M Taufik khususnya beliau tetap buat saya orang tua dan guru karena sebelum bertugas ini pastinya akan selalu berkoordinasi dengan beliau," katanya. 

Ia berharap pandemi segera benar-benar berlalu dan bisa bekerja maksimal di sisa masa jabatan. 

"Yang pasti saya ikut arahan apapun yang partai instruksikan kita tetap satu komando, kan ada ketua DPD dan pak Wagub," katanya. 

Sedangkan, Khoirudin mengaku akan fokus membenahi kendala penagihan kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pengembang kepada Pemprov DKI. 

“Yang paling utama saya akan beri perhatian tentang penataan aset daerah. Terutama terkait fasos fasum yang memang sampai saat ini belum ada pencatatan yang baik,” kata Khoirudin. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya