Polisi: Konvoi Khilafatul Muslimin Hasut Masyarakat Benci Pemerintah

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham

VIVA - Polisi menyebut konvoi rombongan pemotor dengan membawa atribut khilafah yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur, membangkitkan kebencian terhadap pemerintah.

Isu Kelompok Rentan Mesti Bisa Dipertimbangkan Cagub dalam Programnya Jika Menang Pilkada

"Dan juga kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitakan kebencian terhadap pemrintah yang sah," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 2 Juni 2022.

Viral Konvoi Pemotor Gunakan Atribut Khilafah di Cawang

Photo :
  • Twitter@miduk17
Sebelum Disepakati, Baleg DPR Sebut Ada 299 RUU Masuk Usulan

Pelanggaran Hukum

Sehingga, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan tersebut mengatakan hal itu juga merupakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Menurutnya, konvoi tersebut merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan.

Momen Pilkada 2024, Pemerintah Mesti Siapkan Akses Prasarana yang Inklusif Bagi Kelompok Rentan

Baca juga: Viral Konvoi Atribut Khilafah di Brebes, Begini Reaksi Polda Jateng

Tindak Tegas

Sebabnya bertentangan dengan ketentuan hukum di Tanah Air. Maka dari itu, Polda metro Jaya disebut bakal menindaknya secara tegas.

"Oleh sebab itu, kami akan melakukan secara tegas dan terukur terhadap kegiatan tersebut," ujar dia lagi.

Konvoi rombongan pemotor dengan membawa sebuah tulisan 'Kebangkitan Khilafah' sempat terekam di daerah Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu, 29 Mei 2022.

Peristiwa itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat salah satu tulisan yang dibawa oleh rombongan adalah 'sambut kebangkitan khilafah Islamiyah'.

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024