Anies Sebut Tak Semua Pekerjaan Bisa Dilakukan WFH
- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersyukur bahwa operasional kantor yang ada di Ibu Kota sudah mulai kembali.
"Jadi gini pertama kita bersyukur bahwa hari ini kantor sudah mulai beroperasi lagi. Walaupun kalau di lapangan Pemprov DKI enggak pernah berhenti," kata Anies saat halal bihalal di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.
Anies mengatakan, tak semua Aparatur Sipil Negara atau ASN dapat bekerja work from home (WFH) usai liburan Idul Fitri 1443 Hijriah. Sebab, pekerjaannya harus dilakukan di kantor seperti di rumah sakit atau puskesmas.
"Ya kalau di kita memang sebagian pekerjaan WFH sebagian tidak bisa WFH karena nature pekerjaan di pelayanan itu harus dikerjakan di kantor. Jadi seperti kelurahan, kecamatan itu harus dijalankan di puskesmas, di rumah sakit," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers usai menghadiri malam takbiran di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, Minggu malam, 1 Mei 2022.
- ANTARA/Abdu Faisal
Menurut Anies, tipe pekerjaan tersebut harus dilakukan di kantor tidak bisa WFH. Lebih lanjut, ia menuturkan, jajaran Pemprov DKI Jakarta banyak yang tidak ada libur saat libur Idul Fitri.
"Saya sampaikan terima kasih karena merekalah yang bekerja memastikan layanan bekerja dengan baik, memastikan bahwa warga terpenuhi kebutuhannya dan warga tidak lihat mereka berada dimana tapi mereka berada di balik semua pelayanan yang diberikan hampir semuanya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memberi arahan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. WFH bisa diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik lebaran pada 8 Mei 2022.
“Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tjahjo Kumolo.
Menteri Tjahjo menegaskan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini.
Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman.
