Aliansi BEM SI Batal Demo ke Istana, Pindah ke Gedung DPR

VIVA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memindahkan lokasi demonstrasi ke Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin, 14 April 2022. Sebelumnya, dalam ajakan aksi di media sosial, BEM SI akan menggelar aksi di sekitaran Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal dihubungi di Jakarta, Minggu malam, mengatakan alasan pemindahan lokasi itu karena ingin memastikan DPR melaksanakan konstitusi dengan baik. "Lokasinya di DPR sekitar pukul 10.00 WIB," ujarnya.

Sebelumnya BEM SI mengagendakan aksi unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Kompleks Monumen Nasional, Jakarta.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa pemilihan tempat di rumah rakyat atau Gedung DPR RI dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait dengan berbagai permasalahan yang ada.

Menurut dia, isu penundaan pemilu bukan lagi menjadi hal yang asing terdengar di telinga masyarakat.

"Isu penundaan pemilu telah menjadi perbincangan di kalangan politik hingga masyarakat sekitar. Berbagai pendapat mengenai isu tersebut menjadi polemik yang tak kunjung mereda," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Koordinator BEM SI, Kaharuddin, memastikan bahwa pihaknya akan tetap menggelar aksi pada Senin, 11 April 2022.  Sejumlah Tuntutan Kaharuddin menyebutkan jika ada sejumlah tuntutan yang disuarakan pada 11 April nanti. Pertama terkait isu penundaan pemilu. 

"Yang pertama menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi," katanya. 

Kedua, lanjutnya, BEM SI akan menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah. "Serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi dan kebencanaan," kata Kaharuddin. 

Pada tuntutan ketiga, lanjut Kaharuddin, mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Mahasiswa akan mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan kembali harga minyak goreng dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. 

"Keempat, kami harap Presiden Jokowi segera mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait," katanya. 

Mahasiswa juga menuntut soal penyelesaian konflik agraria dan meminta presiden dan wakil presiden, agar berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya. (Ant)

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

VIVA.co.id

21 Desember 2024