Terungkap Alasan Anies Baswedan Tak Hadiri LKPJ Gubernur DKI

VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tak hadir dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021 di Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, 6 April 2022. 

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria enggan menjelaskan alasan Anies tak menghadiri acara LKPJ.

"Enggak ada agenda, pokoknya ada acara oke. Sekali-kali wagub yang bacakan, oke ya," ujar Ahmad Riza Patria, Sabtu, 9 April 2022. 

Menurutnya Anies memang punya banyak agenda di Jakarta sehingga dia berhalangan hadir di acara itu.

"Kan gantian, masak Anies terus. Kan kadang-kadang ada acara dengan pemerintah pusat kadang dengan presiden, menko, menteri-menteri lain, kan gantian ya," katanya. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Aprill 2022. 

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui mewakili Anies Baswedan membacakan intisari buku LKPJ tersebut di hadapan para peserta rapat paripurna.

LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

Hasil pembangunan yang tertuang dalam buku LKPJ itu merupakan wujud nyata dari kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pembangunan Jakarta baik Pemprov DKI Jakarta, DPRD maupun masyarakat yang berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. 

"Oleh karenanya kerja sama dan sinergitas yang telah berlangsung akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang," kata Ahmad Riza Patria. 
 

Halaman Selanjutnya

LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.