Wakili Anies Serahkan LKPJ 2021, Wagub Riza Ungkap Keberhasilan
- Syaefullah/VIVA.
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022.
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan membacakan intisari buku LKPJ tersebut di hadapan para peserta Rapat Paripurna.
LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun, yang mencakup Hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
Hasil pembangunan yang tertuang dalam Buku LKPJ itu merupakan wujud nyata dari kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pembangunan Jakarta, baik Pemprov DKI Jakarta, DPRD, maupun masyarakat yang berkolaborasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
"Oleh karenanya, kerja sama dan sinergitas yang telah berlangsung akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang," kata Ahmad Riza Patria.
Ariza menyampaikan penjelasan singkat mengenai indikator makro hasil pembangunan yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial tahun 2021. Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 tercatat sebesar 81,11, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,77.
"Di tengah pandemi COVID-19, IPM DKI Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia, serta satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80 sejak tahun 2017," katanya.
Selanjutnya, untuk indikator ekonomi, pemulihan ekonomi Jakarta sudah terlihat sejak tahun 2021, meskipun masih dibayangi oleh Pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat dan penguatan kinerja perekonomian global mendorong peningkatan perekonomian Jakarta.
Selain itu, program percepatan vaksinasi dan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional turut berperan dalam memperkuat perekonomian Jakarta.
Pada tahun 2021, perekonomian Jakarta tumbuh ekspansif sebesar 3,56 persen setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar 2,39 persen. Dari sisi pengeluaran, permintaan agregat meningkat, baik domestik maupun luar negeri. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), ekspor, dan impor. kinerja konsumsi rumah tangga, investasi dan total ekspor tercatat membaik pada tahun 2021.
"Di mana masing-masing tercatat tumbuh positif sebesar 3,63 persen (yoy), 1,09 persen (yoy), dan 11,26 persen (yoy). Sementara itu, Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh sebesar 9,73 persen (yoy). Sedangkan, impor tercatat tumbuh 12,45 persen (yoy) dan menjadi komponen yang menahan perekonomian DKI Jakarta untuk tumbuh lebih tinggi," ujarnya.
Pergerakan inflasi tahun 2021, khususnya pada semester kedua berada di atas inflasi tahun 2020. Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi melalui peningkatan permintaan pasar yang tercermin dalam tingkat inflasi, terutama pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki; makanan, minuman dan tembakau; serta rekerasi, olahraga dan budaya sebesar 1,07 persen; 1,02 persen; dan 0,97 persen.
"Kemudian, untuk indikator sosial, persentase penduduk miskin di Jakarta pada September 2021 tercatat sebesar 4,67 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan posisi September 2020 yang mencapai 4,69 persen," katanya.
Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam provinsi dengan persentase kemiskinan terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang mencapai 9,71%.
Di samping itu, dia juga menjelaskan realisasi APBD tahun 2021 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun, realisasi APBD yang dilaporkan dalam LKPJ ini masih dalam posisi unreviewed.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta (foto: Dokumen/Anies Baswedan)
"Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp65,20 triliun, sampai akhir tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp65,59 triliun atau 100,60 persen; di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp41,63 triliun atau 92,15 persen, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp22,67 triliun atau 134,37 persen, serta realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,28 triliun atau 40,81 persen,” ujarnnya.
Pada Rapat Paripurna tersebut, Wagub Ariza turut memaparkan beberapa capaian pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 2021. Capaian tersebut disampaikan dalam LKPJ sesuai urusan dan misi. Wagub Ariza juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
