Anggaran Baju Dinas DPRD Kabupaten Tangerang Rp865 Juta
- VIVA.co.id/ Sherly (Tangerang)
VIVA – Baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang menjadi sorotan publik. Hal ini setelah pengadaan baju yang nantinya akan menggunakan bahan wol Italia, dianggarkan dengan nilai mencapai Rp865.290.000.
Dikutip dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Nama paket pengadaan ini ialah 'Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD' dengan kode 32321933. Terlihat tanggal terakhir diperbaharui paket tersebut pada 31 Januari 2022 pukul 20.40 WIB.
Tertera juga spesifikasi pekerjaan adalah pakaian dinas dan atribut DPRD yang mana akan diproduksi dalam negeri.
Terdapat tiga sumber dana untuk pengadaan baju dinas ini yang ketiganya dari APBD 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Kode RUP pengadaan ini ialah 32321933 dengan sistem pemilihan secara tender.
Berikut sumber dana yang tertera dalam SIRUP LKPP:
APBD 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
- MAK: 4.02.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0060.1.1.7.01.03.09.001.00447 dengan pagu Rp212.020.000
- MAK: 4.02.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0060.1.1.7.01.03.09.001.00439 dengan pagu Rp378.210.000
MAK: 4.02.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0060.1.1.7.01.03.09.001.00430 dengan pagu Rp275.060.000
Total pagu Rp865.290.000 (Rp865 juta).
Adanya hal itu, VIVA berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, atau Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini, keduanya belum menanggapinya.
Namun, informasi yang didapatkan oleh VIVA, anggaran tersebut untuk dibuat pakaian dinas bagi 50 orang anggota DPRD, termasuk ketua.
Pakaian dinas itu terdiri dari tiga kategori pakaian dinas, yakni Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Seragam Harian (PSH), dan Pakaian Seragam Resmi (PSR). Anggaran ratusan juta itu juga disebut sudah masuk dalam pajak yang dalam prosesnya, tidak semua anggaran tersebut untuk proses pembuatan seragam. Namun, ada potongan pajaknya.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
