Pemprov DKI Tetapkan 10 Sasaran Pembangunan 2023
- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2023 secara daring pada Senin, 28 Maret 2022.
Pelaksanaan Musrenbang ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 yang saat ini dalam proses finalisasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Jakarta merupakan representasi dari Indonesia di mata dunia internasional sehingga memiliki peran yang amat penting ke depannya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai diskusi tentang pemulihan ekonomi
- VIVA / Nur Faishal (Surabaya)
Menurut dia, pusat pemerintahan nantinya tidak lagi berada di Jakarta. Anies menambahkan, Jakarta akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan simpul lintas suku bangsa ada di tempat ini. Juga di sisi lain, Jakarta adalah pintu gerbang Indonesia ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia.
"Karena itu kita ingin kota ini terus menyiapkan semua infrastrukstur, baik keras maupun lunak untuk menjadi kota berdaya saing global,” kata Anies.
Selain penyiapan infrastruktur, untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, segala permasalahan kota juga harus ditemukan solusinya. Termasuk menyiapkan ekosistem yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi merata dan ketahanan terhadap berbagai tantangan termasuk bencana.
Ikhtiar untuk pertumbuhan ekonomi yang merata salah satunya juga dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan sama untuk seluruh pelaku usaha dari yang besar hingga ultra mikro.
“Begitu juga kita harus siap menghadapi tantangan, baik yang kita prediksi atau yang tidak terduga seperti pandemi COVID-19. Karena itu kita berharap kepada semua pihak untuk secara serius mengantisipasi potensi tantangan yang muncul, baik karena climate change ataupun terkait kesehatan seperti pandemi,” ujarnya.
Pengalaman dalam menangani pandemi COVID-19 dua tahun belakangan, menurut Anies, juga menjadi pembelajaran penting bagaimana Jakarta diuji sebagai kota berdaya saing global. Karena Jakarta telah melewati masa krisis tersebut dengan baik, bukan hanya aspek kesehatan tetapi juga sosial ekonomi.
Karena itu, diharapkan kepada semua untuk mengambil pelajaran atas peristiwa pandemi. Bukan hanya pada aspek kesehatan tetapi juga perekonomian dan sosial.
"Harapannya pembangunan kita di Jakarta bisa memanfaatkan kejadian yang telah lalu untuk pembangunan di masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anies juga berpesan kepada para wali kota dan bupati agar tidak hanya fokus pada pembangunan yang tampak di permukaan, tetapi juga membangun pada hal-hal yang tak tampak namun memiliki dampak amat besar pada stabilitas kota Jakarta.
“Sebagian kebutuhan masyarakat tidak bisa difoto. Karena itu jangan sampai kita membangun hal yang hanya bisa difoto, padahal perlu effort serius untuk hal-hal yang tidak bisa difoto seperti kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, dan lain sebaginya,” katanya.
Anies juga berpesan untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan dan prioritas yang telah ditentukan pada RPD Tahun 2023-2026. Sekaligus merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam setiap perencanaan.
“Jadilah kolaborator guna mendorong partisipasi aktif warga sebagai ko-kreator pembangunan Jakarta. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga kolaborasi dan sinergi antarpelaku menjadi sangat penting dalam proses perencanaan,” ujarnya.
Terkait sasaran pembangunan, menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 10 poin sasaran pembangunan pada tahun 2023, antara lain:
1. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial, guna menjaga kohesifitas sosial di masyarakat sehingga membuat kota ini tetap stabil.
2. Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat di setiap wilayah yang harus dikerjakan secara serius dan dipastikan ada peningkatan pelayanan sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Pemprov DKI Jakarta.
3. Penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender.
4. Pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan edukasi terkait pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu contohnya reform di dalam penerimaan siswa baru yang mencerminkan pada prinsip kesetaraan.
5. Peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.
6. Pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.
7. Akselerasi transformasi digital dan pengembangan manajemen kota cerdas. Bukan hanya memiliki dashboard smart city yang memantau apa saja yang terjadi di kota ini, tetapi juga diharapkan masyarakat punya dashboard sehingga aplikasi JAKI perlu terus dioptimalkan pemanfaatannya.
8. Peningkatan kesempatan, pemberdayaan, dan adaptabilitas tenaga kerja. Hal ini penting sebab pandemi membuat banyak perubahan dalam struktur tenaga kerja.
9. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Berjalan baik karena berhasil melakukan penurunan efek rumah kaca 30 persen pada 2030 dan sekarang sudah 26 persen.
10. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.
