Era Anies, DKI Belanja Dalam Negeri Rp5 T, Tertinggi se-Indonesia
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen belanjakan produk dalam negeri sebesar Rp5,182 triliun pada APBD tahun anggaran 2022. Angka ini merupakan yang tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di Tanah Air.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengatakan, komitmen ini disampaikan dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
Adapun kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga non kementerian, pemerintah daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ajang Business Matching diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, untuk meningkatkan porsi UMKM serta koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp10,1 triliun," kata Elisabeth di Jakarta, Jumat, 25 April 2022.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tim ini nanti akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Maka itu, sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov DKI era Gubernur Anies Baswedan juga sudah buat terobosan. Salah satunya sejak tahun 2020, sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.
"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” ujarnya.
Pun, ikhtiar peningkatan produk dalam negeri tak hanya berfokus pada belanja pemerintah. Namun, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri.
"Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta," tuturnya.