Ibu Kota Akan Pindah, DKI Susun RPD sebagai Pusat Ekonomi Skala Global
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebagai pusat ekonomi dan bisnis skala global setelah nanti tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
“Pemindahan Ibu Kota Negara menyebabkan Jakarta akan memegang peran tunggal sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global,” kata Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati dalam seminar terkait tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.
Menurut dia, penyusunan RPD 2023-2026 tersebut juga sekaligus untuk mendukung kelanjutan program pembangunan di Jakarta, setelah masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berakhir pada Oktober 2022.
Dia menjelaskan, RPD 2023-2026 tersebut diharapkan menjawab tantangan dalam mendukung posisi DKI Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, yakni sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global yang bersaing dengan kota metropolitan dunia.
Lokasi Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara, akan menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia.
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Selain itu, menjawab kebutuhan yang diperlukan untuk bisa bersaing dengan kota global lainnya dari sisi pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya untuk mendanai pembangunan dan mendorong ekonomi tumbuh lebih pesat.
“Visi ke depan Jakarta tidak hanya melanjutkan yang sudah ada tapi bagaimana juga Jakarta bisa berada di dalam orbit kota-kota metropolitan dunia,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Pemprov DKI membuka ruang dengan para ahli dan pakar serta seluruh pihak untuk menyiapkan rute menuju kota berskala global.
Dalam seminar dengan tema format dan tata kelola pemerintahan untuk mendukung peran Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global itu DKI Jakarta menghadirkan pakar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yakni Prof Dr Djohermansyah Djohan serta pakar politik Prof Dr Siti Zuhro. (Antara)
