Buruh Demo di DPR, Polisi: Tak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Polisi menyebutkan sejauh ini tidak ada pengalihan arus di kawasan Gedung DPR/MPR RI buntut demo buruh, hari ini.
"Tidak ada pengalihan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Purwanta kepada wartawan, Jumat, 14 Januari 2022.
Menurut Purwanta, pengalihan arus lalu lintas di sana sifatnya situasional alias mengikuti kondisi di lapangan. Pengalihan arus lalu lintas tergantung jumlah massa buruh yang turun ke jalan.Â
Apabila membeludak maka akan ada rekayasa lalu lintas. Satu lajur dari arah Semanggi menuju Slipi yang dipergunakan untuk kendaraan. "Kalau ada, lajur di paling kanan di-barrier udah untuk jalur lalu lintas," katanya.
Ilustrasi buruh saat aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Lebih lanjut, dia mengatakan, arus lalu lintas sampai saat ini masih normal. Informasi yang diterima pihak kepolisian, ada 2.500 orang yang akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR/MPR.
"Tidak ada penutupan. Pengalihan arus pun tetap sementara tentatif. Tapi sudah disiapkan di ujung jalan Semanggi. Nanti ketika masuk ke kawasan DPR/MPR langsung di-barrier aja jalurnya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam berbagai elemen siap menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPRD RI, Jumat siang, 14 Januari 2022.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut diikuti oleh buruh petani, nelayan, serta konfederasi serikat pekerja, federasi serikat pekerja nasional, buruh migran, dan pekerja rumah tangga.
"Ribuan buruh se-Jabodetabek siap mendatangi DPR RI menolak Omnibus Law. Puluhan ribu buruh lainnya akan melakukan aksi serupa di 30 provinsi," kata Said Iqbal, saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.
DPR Sahkan RUU Minerba, PAN: Kampus hingga UKM Tak Lagi Hanya Jadi Penonton
DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam Rapat Paripurna hari ini.
