Wali Kota Sebut Proyek Monorel Depok Bakal Dikerjakan Swasta
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, rencana pembangunan moda transportasi monorel di Kota Belimbing itu bakal melibatkan pihak ketiga atau swasta.
Nantinya, pihak swasta itu akan dibangun kerja sama dengan Pemerintah Kota Depok dalam periode waktu tertentu untuk mengelola bersama trasportasi umum tersebut.
“Kalau memang sudah ada pengesahannya, kita kontrak kerja (dengan pihak ketiga), misalnya 20 tahun, 30 tahun,” kata Idris kepada wartawan Selasa, 28 Desember 2021.
Baca juga: Bakal Ada Monorel di Depok, Wali Kota: Tunggu Persetujuan Menteri
Namun begitu, kata Idris, keputusan pembangunan monorel di Kota Depok berada di Pemerintah Pusat dalam hal ini yang berwenang mengesahkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“Kalaupun sudah dapat pengesahan dari menteri, sudah ada kontraktornya, sudah selesai pelelangannya, yang harus (segera dilakukan) dianggarkan,” kata Idris.
Idris menargetkan, tahun depan sudah bisa mulai dianggarkan untuk pembangunan monorel tersebut. “Kalau memang ada (pengesahan) bisa kita anggarkan di perubahan tahun ini,” kata Idris.
Monorel buatan PT Inka di Madiun
- Alfin Tofler
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Depok sepertinya serius menghadirkan moda transportasi jenis monorel di Kota Belimbing itu. Kajian demi kajian telah dilaluinya, hanya tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
“Kajiannya sudah melalui berbagai pakar, dari akademisi UI, pakar transportasi, kepolisian juga pakar lalu lintas. Dari kita sendiri Dinas Perhubungan dan BPTJ juga sudah mengkonekan tinggal menunggu persetujuan pengesahan tandatangan dari pak Menteri,” kata Idris.
Lebih jauh Idris menambahkan, terkait persiapan pembangunan, calon kontraktor pun sudah banyak yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek bernilai triliunan rupiah ini. Sehingga jika pemerintah pusat mengizinkan, maka dalam waktu dekat proyek langsung dikerjakan.
“Nanti kalau pengesahannya sudah ada berarti nanti tinggal kita lakukan proses lelangnya, rencana kita bisa tahun depan,” kata Idris.
Membahas Permasalahan Kelas Menengah di Jakarta
Salah satu isu yang menjadi pokok diskusi adalah penetrasi transportasi massal Transjakarta yang menjadi andalan 1,3 juta warga Jakarta untuk mobilisasi.
