Tolak UMK 2022 Banten, Buruh Tangerang Akan Demo hingga Mogok Kerja

VIVA – Pihak buruh di wilayah Tangerang menolak keputusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 di Provinsi Banten. Penolakan itu pun ditunjukkan dengan pernyataan sikap para buruh.

"Kami menolak adanya keputusan UMK 2022 Gubernur Banten karena angka kenaikannya tidak sesuai. Adanya ini, kami akan melakukan aksi demo besar-besaran, bahkan mogok kerja secara serentak," kata Ketua DPC K-SPSI Tangerang, Ahmad Supriyadi, Rabu, 1 Desember 2021.

Aksi demo ini pun akan digelar pada 6 Desember 2021. Sementara untuk aksi mogok kerja akan digelar pada 21 hingga 23 Desember 2021.

"Ini sebagai bentuk penolakan kami. Namun, memang sebelum penetapan kami akan melakukan koordinasi lagi dengan pihak Provinsi Banten, setidaknya UMK 2022 bisa naik 5 persen," ujarnya.



Buruh Kepung Balai Kota Banten.

Photo :

• Yandi D/VIVA.

Tidak hanya itu, pihaknya pun dibuat bingung dengan kebijakan PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di sisi lain UU Ciptaker dinilai inkonstitusional tetapi tetap berlaku. Dalam poin 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah diminta untuk menangguhkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak luas.

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," ujarnya. 

Untuk diketahui, berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten :

Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp2.800.292.64.

Kabupaten Lebak naik menjadi Rp2.773.590.40 dari Rp2.751.313.18 atau naik 0,81 persen.

Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.125.186.86.

Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp4.230.792.65.

Kota Tangerang naik menjadi Rp4.285.798.90 dari Rp4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.

Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp4.280.214.51 dari Rp4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.

Kota Cilegon naik menjadi Rp4.430.254.18 dari Rp4.306.772.64 atau naik 0,71 persen.

Kota Serang naik menjadi Rp3.850.526.18 dari Rp 3.810.549.10 atau naik 0,52 persen.

Halaman Selanjutnya

"Upah ini kan berdampak luas, maka sesuai amar putusan MK poin 7 untuk menangguhkan harusnya pemerintah tidak boleh lagi menetapkan aturan-aturan yang berdampak luas dan strategis. Jadi, harusnya pemerintah tidak menggunakan PP 36," ujarnya.