6 Ancaman Apindo Pidanakan Bupati Bogor Buntut Kenaikan UMK 2022
- Pemkab Bogor
VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor mempidanakan Bupati Bogor, Ade Yasin terkait Surat Nomor 561/1355-Disnaker tanggal 25 November 2021 mengenai rekomendasi kenaikan UMK Bogor tahun 2022 sebesar 7,2 persen. Aturan tersebut dinilai melanggar peraturan pemerintah dan undang-undang.
VIVA pun coba merangkum mengenai langkah Apindo Kabupaten Bogor yang akan mempidanakan Bupati Bogor, Ade Yasin.
1. Kenaikan UMK Bogor
Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor, Alexander Frans mengatakan, surat Nomor 561/1355-Disnaker tanggal 25 November 2021 mengenai rekomendasi kenaikan UMK Bogor tahun 2022 sebesar 7,2 persen dinilai melanggar peraturan pemerintah dan undang-undang.
"Surat bupati Bogor Nomor 561/1355-Disnaker tanggal 25 November 2021 terkait rekomendasi kenaikan UMK 2022 telah menyalahi aturan. Karena itu, kami DPK Apindo Kabupaten Bogor terpaksa bersurat pada Gubernur Jawa Barat dan departemen terkait, untuk menolak surat tersebut,” kata Frans.
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin.
- VIVA.co.id/ Muhammad AR (Bogor)
2. Cacat Formil dan Materil
Frans menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan kenaikkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 sebesar Rp4,520.844 atau naik 7,2% dari tahun 2021 Rp4.217.206 melalui surat Nomor 561/1355 -Disnaker tanggal 25 November 2021.
Kenaikan angka ini, jauh lebih tinggi daripada batas atas upah 2022 berdasarkan penghitungan PP 36 Tahun 2021. "Rekomendasi tersebut sudah barang tentu cacat baik secara formil maupun materil," kata Frans.
3. Upaya Hukum
Frans mengatakan sudah menjadi risiko pemerintah dalam menghadapi permasalahan tuntutan pekerja. Oleh karena itu, seperti kabupaten kota lainnya di Jawa Barat, lanjut Frans, DPK Apindo Kabupaten Bogor akan menempuh upaya hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang atau aturan.
"Risiko pejabat memang kalau harus menghadapi demo tetapi tidak perlu lah sampai menerbitkan sesuatu produk hukum yang tidak berdasarkan hukum. Sekali lagi mohon maaf kepada Bupati Bogor hal ini harus terjadi karena sudah ada aturan hukum yang mengikat," katanya.
penetapan upah minimum (ilustrasi)
- ANTARA/Zabur Karuru
4. Sesuai UU Cipta Kerja
Frans mengatakan pemerintah daerah seharusnya mengacu pada aturan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tanggal 29 Juni 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021.
Di mana Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai ada perbaikan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam waktu minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sejak tanggal putusan atau hingga Nopember 2023.
"Artinya aturan pengupahan tahun 2022 dan 2023 harus mengacu pada aturan pengupahan yang sekarang yaitu PP Nomor 36 tahun 2021," kata Frans.
5. Tidak Naik
Sebelumnya, pada Rabu, 24 November 2021, lalu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Upah Minimum Kabupaten atau UMK tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bogor, diputuskan tidak mengalami kenaikan. Bupati Ade Yasin mengatakan keputusan itu diambil oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi yakni Rp4,2 juta, di atas UMK wilayah Kota Bogor yang senilai Rp4,1 juta. Sebabnya, tahun lalu angka UMK wilayah Kota Bogor juga tidak mengalami kenaikan.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas kenaikan UMK tahun 2022, meski seharusnya ditetapkan 25 November 2021, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
6. Berat Naikkan Upah
Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar, menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.
